TIMIKA | Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPT) bersama melakukan pertemuan dengan toko lembaga adat Mimika, Lembaga Masyarakat Amungme (Lemasa) dan Lembaga Masyarakat Kamoro (Lemasko), stakeholder terkait dan tokoh masyarakat.
Pertemuan yang berlangsung di Grand Mozza Hotel, Timika, Senin (9/12) ini juga dihadiri Ketua Tim Pemekaran, Bupati Nabire dan Ketua Tim Kajian PPT dari Universitas Gajah Mada, Prof Bambang Purwoko.
Bupati Mimika Eltinus Omaleng dalam sambutannya mengatakan, tujuan pertemuan ini ialah untuk sama-sama mendengarkan hasil-hasil kajian dari UGM dari perjalanan selama kurang lebih dua bulan untuk proses pemekaran Papua Tangah.
Kemudian, akan dibahas tanggapan dan masukkan-masukkan baik dari DPRD Mimika dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat.
Dan juga, Tim kajian UGM juga ingin mendengarkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat terkait pemekaran provinsi Papua Tengah.
Bupati Eltinus menceritakan, beberapa waktu lalu peristiwa yang terjadi di Wamena membuat Presiden Jokowi dan para menteri ramai-ramai berkunjung ke Wamena. Dalam kunjungan tersebut, masyarakat Lapago menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Pusat bahwa Wilayah Meepago dan Lapago akan bergabung dan ibu kota di Wamena.
"Setelah presiden dari Wamena, kami tanya bagaimana dengan Papua Tengah? Dan kemudian Mendagri sampaikan mungkin dua sampai tiga provinsi akan jadi," kata Bupati.
Kemudian, Bupati Eltinus mengundang tujuh Bupati untuk melakukan pertemuan, pembahasan dan pembentukan tim pemekaran provinsi Papua Tengah. Setelah pembentukan tim, Tim kemudian menemui Tim Pengkaji dari Universitas Gajah Mada di Jogja.
Dalam pertemuan itu, lanjut Bupati, tujuh bupati bersepakat Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.
"Biar bagaimanapun penentuan dari kajian tim UGM. Kita buat kontrak kerja sama dengan UGM," tuturnya.
Selanjutnya, tim melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI yang mana DPR RI menyetujui pemekaran dan Mimika menjadi ibu kota provinsi.
"Selama ini ibu kota mereka bingung, apa dibawa ke Timika, Nabire atau Biak," kata Bupati.
Selanjutnya, tim pemekaran menemui Gubernur Papua Lukas Enembe, yang mana diawal Gubernur Lukas menolak memberikan rekomendasi pemekaran kepada tim. Bahkan Gubernur juga sempat memarahi tim pemekaran.
"Kami baku marah dengan beliau juga. Setelah kita bincang-bincang, beliau berikan rekomendasi untuk PPT," tuturnya.
Pertemuan ini, tidak hanya dihadiri tokoh masyarakat dari dua lembaga adat di Mimika, tetapi juga dihadiri sejumlah anggota DPRD Mimika dan tim pemekaran Papua Tengah yang lama.
Reporter: Anya Fatma
Editor:Misba
Tinggalkan Balasan