Bappeda Evaluasi Program Kerja SKPD

Bappeda Evaluasi Program Kerja SKPD
Kepala Bidang Pengendalian, Bappeda. R. Bambang Wiji Wicaksono, S.Sos

TIMIKA | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika melakukan evaluasi terhadap program kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika. Evaluasi dilakukan dengan melakukan monitoring meja yang diadakan di Kantor Bappeda Jalan Cenderawasih, Senin (18/9/17).

Kepala Bidang Pengendalian, Bappeda, R. Bambang Wiji Wicaksono, S.Sos mengatakan, Monitoring meja berkaitan dengan realisasi data fisik yang dilampirkan setiap SKPD dalam laporan dengan pekerjaan di lapangan, yang mana setelah monitoring meja akan dilakukan monitoring lapangan.

“Hari ini (kemarin) setiap SKPD memasukkan laporan administrasi. Masing-masing akan mengajukan laporan dan pertanggungjawaban dari setiap bagian,” jelas Bambang saat diwawancarai wartawan di ruang kerjanya, Kantor Bappeda, Senin (18/9/17).

Bambang menyebutkan, monitoring ini juga akan mengkaji seluruh penggunaan anggaran dari berbagai sumber, baik dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Otonomi ?Khusus (Otsus) dan juga anggaran yang termasuk dalam anggaran 2017.

Ia mengungkapkan, setiap program kerja yang anggarannya berasal dari DAK dan Otsus, sistem pelaporannya dilakukan rutin secara berkala setiap semester. Akan tetapi disemester pertama molor dan belum dilaporkan, hal ini dikarenakan keterlambatan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2017.

“Normalnya itu ya harus persemester. Karena Otsus itu kan laporannya ke Provinsi sampai ke Pusat. APBD kita juga kemarin ditetapkan setelah semester satu dan ini yang menyebabkan laporan sampai sekarang belum ada,” ungkap Bambang.

Berdasarkan laporan dari Bagian Keuangan, kata Bambang, pencapaian penerapan APBD baru mencapai 12 persen. Sehingga kata Dia, dengan dilakukan monitoring meja dan selanjutnya monitoring lapangan, akan diketahui apakah pencapaian tersebut sebanding dengan progres (kemajuan) kerja ataupun sebaliknya.

“Untuk keuangan itu kewenangan BPKAD, kami hanya monitor fisik saja. Kalaupun laporan keuangannya sangat rendah maka akan kita lihat nanti saat monitoring meja,” katanya.

Menurutnya, dengan melakukan monitoring meja dan selanjutnya monitoring lapangan, akan memberikan pelajaran untuk menjadi bahan evaluasi ditahun-tahun berikutnya. Untuk itu sangat diharapkan agar setiap SKPD yang mempunyai kegiatan dan belum mulai dikerjakan atau bisa dikatakan nol persen, akan lebih baik jika tidak dikerjakan. Ini bertujuan untuk menghindari beban hutang bagi pemerintah di 2017 yang tentunya akan berdampak di 2018.

“Monitoring meja ini dilaksanakan satu Minggu dan Minggu berikutnya itu sudah monitoring lapangan. Lebih bagus kalau SKPD terbuka, kalau ada program yang masih nol persen lebih baik tidak usah dikerjakan karena nanti menambah beban di APBD 2018,” tuturnya. (Nft/SP)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JADWAL IMSAKIYAH KAB.MIMIKA
TANGGALIMSAKSUBUHZUHURASARMAGRIBISYA
28/03/202404:3104:4112:0115:1218:0319:11
29/03/202404:3004:4012:0115:1218:0219:11
30/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
31/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
01/04/202404:3004:4012:0015:1318:0119:10
02/04/202404:3004:4011:5915:1318:0119:09
03/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:09
04/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
05/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
06/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:08
07/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:07
08/04/202404:2804:3811:5815:1317:5819:07
09/04/202404:2804:3811:5715:1317:5819:07

KONTEN PROMOSI