TIMIKA | Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah dalam waktu dekat akan menemui Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) untuk meminta rekomendasi pemekaran.
"Mungkin besok atau lusa kita akan ketemu MRP dan DPRP untuk meminta rekomendasi," kata Bupati Nabire yang juga Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Isaias Douw saat diwawancara Seputarpapua.com usai Pertemuan Tim Pemekaran dengan Tokoh Lembaga Adat Mimika di Hotel Grand Mozza, Timika, Senin (9/12).
Sebelumnya, Tim pemekaran sudah mengantongi rekomendasi dari Gubernur Papua Lukas Enembe.
Saat ini, Isaias menyebutkan, tim sedang mempersiapkan dokumen administrasi dan juga kajian-kajian yang dibutuhkan untuk pemekaran provinsi Papua Tengah.
"Kami para Bupati juga sudah ketemu Komisi II DPR RI, Mendagri. Terakhir tinggal MRP dan DPRP," tuturnya.
Dijelaskan, di Provinsi Papua telah dibagi masing-masing wilayah adat, yang mana daerah Selatan dan juga Lapago sudah selesai.
"Sekarang kami Meepago juga sudah, tinggal MRP mereka kasih rekomendasi," ujarnya.
Ketua Tim Kajian UGM, Bambang Purwoko. Foto:Anya Fatma/SP
Ditempat yang sama, Ketua Tim Kajian Pemekaran Provinsi Papua Tengah dari Universitas Gajah Mada, Bambang Purwoko menjelaskan, rekomendasi dari MRP dan DPRP merupakan salah satu syarat administratif yang harus dilengkapi oleh tim pemekaran.
"Itu persyaratan admistrasi yang harus disiapkan tim pemekaran daerah dalam hal ini tujuh Bupati,"ujarnya saat diwawancara Seputarpapua.
Katanya, semestinya jika sudah ada aspirasi yang sangat kuat dari masyarakat di tujuh kabupaten dan wilayah Saireri yan juga ingin bergabung dengan Papua Tengah, sudah tidak ada lagi alasan bagi MRP dan DPRP untuk tidak menyetujui.
"Karena logikanya, MRP adalah representasi kultural masyarakat Papua, dan tujuh kabupaten ini adalah bagian dari masyarakat Papua. Sehingga sudah selayaknya kalau MRP menyuarakan apa yang terjadi di wilayah ini," tuturnya.
Reporter: Anya Fatma
Editor:Misba
Tinggalkan Balasan