Pengeluaran Pemerintah Melalui e-Plening, Wabup Minta Masyarakat Hentikan Proposal Dadakan

Pengeluaran Pemerintah Melalui e-Plening, Wabup Minta Masyarakat Hentikan Proposal Dadakan
Wabup Mimika Johannes Rettob

TIMIKA | Wabup Mimika, Provinsi Papua, Johannes Rettob meminta masyarakat untuk tidak lagi mengajukan proposal dadakan kepada Pemda Mimika mengingat pengeluaran Pemerintah harus melalui e-Plening.

E-Planning atau Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah memfasilitas Bappeda dan SKPD dalam penyusunan program kerja. Sehingga perencaan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien dan terintegrasi.

Aplikasi ini juga memudahkan pemerintah penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, dan tepat. e-Planning sesuai dengan Permendagri nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

"Masyarakat harus mengerti bahwa apapuan pengeluaran Pemerintah harus melalui e-Plening sehingga jangan memasukan proposal dadakan yang kegiatannya akan dilakukan baru proposal dimasukkan," ungkap Wabup John yang ditemui usai mengikuti tatap muka bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudah dan tokoh perempuan yang berlangsung di salah satu hotel yang berada dijalan Cendrawasih, Kamis (12/12)

Dijelaskan bahwa jika proposal yang diajukan oleh masyarakat dan itu tidak ada dalam e-Plening maka Pemerintah tidak bisa memberikan bantuan. Ia juga meminta agar masyarakat jangan bergantung pada proposal dari pemda. 

"Masyarakat juga harus boleh mandiri, jangan terlalu mengharapkan bantuan, bukan berarti pemerintah tidak membantu namun bantuan pemerintah itu melalui pembangunan dan lain sebagainya," tambahnya.

IKLAN-TENGAH-berita

Kata John, jika mau membuat kegiatan jangan secara mendadak, buatlah jauh-jauh hari apabila ingin mengajukan proposal ke pemerintah karena kembali lagi itu semua harus melalui e-Plening.

"Paling tidak satu tahun sebelumnya, jadi mereka juga harus tau semua itu harus ada perencanaan, jangan tiba-tiba minta 100 juta langsung mau secepatnya," kata Jhon.

Saat tatap muka berlangsung Wabup John juga mengatakan dengan nada tertawa bahwa jika masyarakat selalu mengajukan proposal dadakan dan minta untuk dipenuhi itu sangat berbahaya bisa-bisa korbannya nanti Bupati dan Wakil Bupati.

"Kalau selalu masukan proposal dan minta untuk dipenuhi wah bahaya ini bisa-bisa saya dan Bupati yang nantinya akan diperiksa KPK," katanya sembari diikuti tertawa dari audience.

"Kalau dadakan berarti yang diminta dalam proposal 100 juta akhirnya hanya dapat 100 ribu untuk uang bensin saja," pungkasnya sembari tersenyum.

 

Reporter: Hadija Laisouw
Editor : Batt

 

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar