Pemkab Mimika Berencana Tampilkan Kegiatan Pengelolaan Dana Desa di Video Tron

Kamis, 12 Des 2019 20:57 WIT
DUDUK | Wakil Bupati didampingi Kapoles Mimika dan Kasdim Mimika saat tatap muka bersama Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudah dan tokoh perempuan. (Foto: Hadija/SP)

TIMIKA | Dalam upaya memantau pengelolaan Dana Desa (DD) Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua berencana akan menampilkan semua kegiatan yang bersumber dari DD di video tron.

Hal itu menjadi salah satu keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob, didampingi Kapolres Mimika AKBP Igusti GDE Era Adinata dan Kasdim Inf Syahril Yahya Ginting dalam tatap muka bersama Forkopinda, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemudah dan tokoh perempuan yang berlangsung di salah satu hotel yang berada dijalan Cendrawasih, Kamis (12/12)

"Kami harapkan pengamanan terkait DD harus perlu ditingkatkan lagi, jangan sampai dana desa ini masuk rekening pribadi kepala desa apalagi ini sudah mau cair karena banyak kepala desa itu terima dana desa tapi tidak kerja," ungkap salah seorang perserta tatap muka. 

Menanggapi hal itu Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, penggunaan Dana Desa itu menjadi pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga pastinya tidak ada dana desa yang masuk rekening pribadi kepala desa.

"Pencairan DD itu masuk ke rekening Desa bukan pribadi kepala desa tersebut dan itu sudah sesuai aturan," kata Jhon.

Ia juga mengatakan bahwa kedepannya pemerintah akan lebih memperhatikan lagi terkait penggunaan dana desa "Biar perlu semua kegiatan yang bersumber dari DD kita tampilkan di video tron biar semua masyarakat itu tau," jelasnya.

Ia juga menjelaskan, saat ini semua kegiatan pemerintahan harus transparan, harus ada petunjuk teknisnya, sehingga apa yang nantinya akan dilakukan berdasarkan aturan main dan sudah harus direncanakan paling tidak satu tahun sebelumnya.
 
"Masyarakat banyak yang tidak tau bahwa kegiatan seperti ini pengelolaan dana desa dipantau oleh BPK, hanya saja masyarakat perlu kerja yang transparan dari pemerintah sehingga tidak menimbulkan beda persepsi," imbuh John.

Ditempat yang sama Kapolres Mimika AKBP Igusti GDE Era Adinata mengatakan bahwa apabila masyarakat menemukan kepala desa yang salah dalam menggunakan dana desa untuk segera melapor kepada pihak berwajib yang tentunya dilengkapi dengan bukti yang kuat.

"Kalau bisa juga Pemerintah membuat semacam informasi terkait manfaat fungsi dana desa itu apa aja lalu disebar di media entah koran maupun online biar masyarakat tau penggunaan dana desa itu untuk apa saja, kalau boleh juga di masing-masing kampung juga dibuatnya pamflet fungsi dana desa sehingga masyarakat sendiri tau seharusnya DD itu digunakan untuk apa saja," ungkap Era.

 

Reporter: Hadija Laisouw
Editor: Batt

 

 

Kategori:
Bagikan