Temui Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda soal PPS, Safanpo: Mereka Sangat Antusias

Temui Komisi II DPR RI dan Dirjen Otda soal PPS, Safanpo: Mereka Sangat Antusias
Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan, Thomas Eppe Safanpo, ST. (Foto: Ist/SP)

TIMIKA | Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan telah menemui Komisi II DPR RI dan Direktorat Jendral Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kementerian Dalam Negeri. 

Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) Thomas Eppe Safanpo mengatakan, pertemuan dengan Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda diikuti Bupati Asmat Elisa Kambu,  Bupati Boven Digul Benediktus Tambanop, Wakil Bupati Mappi Ibnu Jaya Suud, Bupati Merauke Frederikus Gebze, para politisi, tokoh masyarakat dan tokoh adat.

Pertemuan dengan Komisi II DPR RI dilakukan pada Kamis (12/12) dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Arif Wibowo dan tujuh anggota komisi.     

Dalam pertemuan itu, respon Komisi II sangat baik dan sangat antusias untuk percepatan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan. 

" Mereka (Komisi II,red) mendukung dan sangat antusias untuk percepatan proses pemekaran Provinsi Papua Selatan," kata Thomas yang juga Wakil Bupati Asmat kepada media ini, Minggu (15/12) malam. 

Keesokan harinya, Jumat (13/12/2019), kata Thomas, pertemuan dilanjutkan dengan Ditjen Otda Kemendagri.

Ditjen Otda sangat mendukung pemekaran Provinsi Papua Selatan. 

Hanya saja, dari sisi administratif masih ada sedikit kendala. Sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah mempersyaratkan bahwa cakupan wilayah provinsi itu minimal 5 kabupaten.

Sedangkan usulan pemekaran Provinsi Papua Selatan berasal dari 4 kabupaten di selatan Papua, yakni Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi. 

Sebenarnya, menurut Thomas, Kabupaten Pegunungan Bintang ingin bergabung. Hanya saja masih menimbulkan sedikit kendala psikologis diantara tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat diwilayah Provinsi Papua Selatan. 

Untuk itu, dalam pertemuan dengan Ditjen Otda, Direktur Jendral (Dirjen) Otda Akmal Malik menyarankan kepada tim pemekaran untuk kembali membicarakan kepada pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Selatan.

"Kalau sudah claer, kita akan mengutus tim kembali untuk berbicara di sana (Ditjen Otda) proses pemekaran ini dan syarat-syarat administratif itu. Jadi kesepakatan dengan dirjen Otda di gedung Kemendagri seperti itu," kata Thomas.

Meski tidak diberi waktu, tetapi kata Thomas, pembicaraan dengan pemangku kepentingan paling lambat akan dilakukan Januari 2020, agar segera dilaporkan ke Ditjen Otda Kemendagri secepatnya. 

"Pembicaraan kita dengan pemangku kepentingan di wilayah Provinsi Papua Selatan itu harus sudah selesai, dan bisa dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri untuk selanjutnya bisa diproses lebih lanjut," tutur Thomas. 

Reporter: Aditra
Editor: Misba

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar