TIMIKA | Presiden Joko Widodo saat membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2020-2024 di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12), berpesan kepada seluruh kepala daerah agar tidak menyulitkan perijinan investor yang ingin berinvestasi.
Ia menegaskan, dalam lima tahun kedepan Indonesia dibawah kepemimpinannya akan melanjutkan pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia.
"Kita ingin memperkokoh pondasi untuk kita berkompetisi dengan negara-negara lain," katanya.
Dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur kata Jokowi, sesakit apapun harus ditahan agar tujuan ini terlaksana hingga rampung.
"kita ingin menyambungkan infrastruktur yang ada ini kepada kawasan industri, kawasan pertanian, kawasan produksi perikanan, wisata yang ada di setiap provinsi dan di setiap daerah," tuturnya.
Membangun infrastruktur yang menghubungkan setiap kawasan kata Jokowi menjadi tugas pemerintah provinsi dan kabupaten.
"Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD bisa berkonsultasi kepada Menteri PU. Berkonsultasi ya..nanti saya takutnya diasosiasikan lain semuanya berbondong-bondong konsultasi APBD saya tidak mampu bayar," katanya disambut tawa para kepala daerah.
Dikutip dari antara, presiden juga menjelaskan pemerintah daerah yang telah membangun suatu infrastruktur seperti bandara maupun pelabuhan untuk menyambungkan sentra-sentra industri.
"Kalau pembangunan pelabuhan dibangun pelabuhannya, sambungkan dengan kawasan-kawasan produksi yang lainnya, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan produksi pertanian, kawasan sentra-sentra industri kecil agar ada kecepatan di situ," kata Presiden Jokowi.
Presiden menjelaskan dalam pembangunan ke depan selain meneruskan pembangunan infrastruktur, juga membangun kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Presiden Jokowi yakin jika pondasi pembangunan baik infrastruktur dan SDM tuntas, maka daya saing ekonomi Indonesia meningkat tajam.
Sementara itu, Bupati Mimika Eltinus Omaleng usai menghadiri acara tersebut mengatakan, perlu adanya sinkronisasi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan RPJMN guna efesiensi dan efektivitas serta menghindari tumpang tindih program yang dibuat.
"RPJMD mestinya sesuai dengan visi misi kepala daerah terpilih, namun dalam poin-poinnya juga harus sinkron dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN Pusat, sehingga apa yang menjadi prioritas pusat, bisa terlaksana sepenuhnya di daerah khususnya di Kabupaten Mimika," kata Bupati kepada seputarpapua.com usai menghadiri kegiatan yang juga dihadiri seluruh kepala daerah se-Indonesia, Senin.
Reporter: Misba
Editor: Batt
Tinggalkan Balasan