Pemkab Mimika Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Venue Biliard dan Panjat Tebing

Pemkab Mimika Diminta Segera Selesaikan Pembayaran Lahan Venue Biliard dan Panjat Tebing
Bram Raweyai

TIMIKA | Pemilik lahan pembangunan venue biliard dan panjat tebing untuk digunakan pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XX tahun 2020 meminta kepada Pemkab Mimika, melalui Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) untuk segera menyelesaikan pembayaran lahan tersebut.

"Lahan yang untuk pembangunan venue biliard dan panjat tebing itu punya saya," kata Bram Raweyai, kepada wartawan di Jalan Cendrawasih, Sabtu (21/12).

Kata dia, Pemkab melalui DPKPP berjanji akan menyelesaikan pembayaran lahan tersebut pada November 2019 lalu.

Namun, hingga kini belum juga dibayarkan. Padahal, proyek pembangunan sudah dilakukan.

"Pemkab sudah melakukan pembangunan dan berjanji bahwa bulan ini akan segera dibayarkan. Tapi sampai saat ini belum ada pembayaran. Karenanya saya protes kepada Pemkab Mimika, untuk segera diselesaiakan," ujar Bram. 

Menurut dia, penggunaan lahan untuk pembangunan dua venue tersebut hingga kini belum ada surat perjanjian ataupun kontrak, dan hanya sebatas ucapan atau lisan.

Itupun komunikasinya bukan dari PB PON Sub Mimika maupun KONI Mimika, melainkan dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Mimika.

"Komunikasi penggunaan lahan tersebut dilakukan beberapa bulan lalu, sebelum dicanangkan untuk pembangunan dua venue tersebut," tutur Bram.

Walaupun tidak ada perjanjian secara tertulis, namun kata Bram, sebagai anak daerah dirinya sangat mendukung pembangunan dua venue tersebut, karena akan digunakan untuk event nasional, yakni PON yang merupakan program prioritas.

Adapun luas lahan untuk venue panjat tebing 7.500 meter persegi. Sementara lahan untuk venue biliard 1,5 hektar.

"Saya hanya pegang komitmen dari Pemkab Mimika melalui DPKPP. Namun yang terjadi hanyalah janji-janji yang sampai saat ini belum terealisasi," ucapnya.

Bram mengaku sudah berupaya menghubungi Kepala DPKPP, namun tidak ada respon. Bahkan telepon selulernya tidak aktif atau mati.

"Kalau sampai habis bulan ini tidak dilakukan pembayaran, maka kami akan melakukan pemalangan dan menghentikan pembangunan," ujar Bram. 

Sementara Plt Kepala DPKPP Mimika Frits Hombore mengakui hingga kini pihaknya belum membayar lahan tersebut, karena terkendala dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Dimana, Kepala BPN masih berada di luar daerah, dan baru akan kembali ke Mimika pada 29 Desember 2019. 

"Kalau BPN tidak tandatangan, maka proses pelepasan tidak bisa dilayani. Dan tidak bisa dilakukan pembayaran. Itu yang menjadi kendala," kata Frits saat dihubungi seputarpapua.com, Minggu (22/12).

Menurur Frits, upaya untuk menyelesaikan pembayaran lahan tersebut sudah dilakukan.

Bahkan, Sabtu kemarin dirinya baru tiba di Timika dari Jakarta untuk meminta tandatangan kepala BPN. Namun disampaikan, tidak bisa dilakukan di Jakarta karena bisa menyalahi kewenangan.

"Jadi dokumen berita acara pelepasan hak harus dilakukan di Timika. Karena itu, kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena sertifikat ini diambil oleh pemerintah. Dan untuk balik nama, harus dilakukan oleh BPN," jelas Frits.

Frits mengaku, apabila semua itu bisa diselesaikan oleh DPKPP, maka pembayaran sudah dilakukan. Namun ini kewenangan ada di BPN yang harus melakukan pengukuran sebelum ditandatangani, sebagai berita acara pelepasan hak.

"Saya sangat stres terhadap hal ini. Padahal semua dokumen sudah lengkap tinggal menunggu dari BPN," aku Frits.

 

Reporter: Mujiono
Editor: Aditra

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar