TIMIKA | Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah (PPPT) terus berjuang mewujudkan pembentukan Provinsi Papua Tengah menjadi daerah otonom definitif.
Sekretaris Jenderal (Sekjend) Tim PPPT Hironimus Taime mengatakan, pembentukan Papua Tengah ini sudah lama terjadi, apabila dibandingkan daerah-daerah lainnya.
“Aspirasi PPPT muncul, karena saat Papua masih disebut Irian Jaya sentuhan pembangunan sangat kurang, sehingga Irian Jaya atau Papua sering bergejolak,” kata Hiro di bilangan Jalan Budi Utomo, Minggu (22/12).
Dari kondisi itu kata dia, pada 1984 sekelompok masyarakat datang ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menyampaikan aspirasi.
Mendagri kemudian langsung tindaklanjuti dengan membentukan tim kajian untuk diterjunkan ke Irian Jaya (Papua).
Hasil tim kajian, lahirlah SK Mendagri nomor 174 tahun 1986, tentang pembentukan wilayah pembantu Gubernur Irian Jaya. Dimana wilayah I Jayapura, wilayah II Manowakri, dan wilayah III Mapurujaya (Mimika).
“Dengan melihat SK Mendagri tahun 1986, maka perjuangan sudah lama. Apalagi dari SK Mendagri ditindaklanjuti dengan Undang undang nomor 45 tahun 1999, tentang pembentukan Irian Jaya Tengah, Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong. Inilah terus disuarakan masyarakat di wilayah Papua Tengah, agar segera terwujud,” ujarnya.
Tentunya suara masyarakat ini, karena sudah banyak pengorbanan yang terjadi, baik harta maupun jiwa.
Seperti pada saat pencanangan dan deklarasi Provinsi Papua Tengah di Graha TDS, Jalan Cenderawasih, Mimika pada Agustus 2003 lalu. Dimana terjadi konflik antara pihak pro dan kontra terhadap terbentuknya Papua Tengah.
“Pencanangan dan deklarasi Papua Tengah yang diketuai almarhum Andreas Anggaibak, merupakan kesepakatan 10 pimpinan daerah yang masuk di Papua Tengah, mulai Mimika, Biak, Nabire, Yapen ,Waropen, Intan Jaya, Dogiyai, Paniai, Deyai, dan Supriori,” terangnya.
Karenanya, kalau cerita PPPT bukan hal yang baru. Dan perjuangan pembentukan ini, dirinya bersama tim sudah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi baik dari Gubernur Papua, DPRP, dan MRP.
“MRP pernah datang ke Timika waktu itu, untuk melihat secara langsung dan bertemu masyarakat. Dan mereka sangat mendukung terhadap Papua Tengah ini,” ujar Hiro.
Hiro menegaskan, tim sudah bekerja agar PPPT bisa terwujud, yang tujuannya menjadi berkat banyak orang. Karena kalau provinsi hadir dan ditambah dengan beberapa kabupaten dan kotamadya, bisa meningkatan ekonomi dan mengurangi angka pengangguran.
“Disetiap kesempatan kami selalu bicara, Papua Tengah untuk kemaslahatan banyak orang. Dan kami sudah berjuang mulai 2003 sampai sekarang,” tuturnya.
Hiro menambahkan, pihaknya berharap PPPT pada 2020 nanti menjadi daerah otonom definitf. Karena ini sudah masuk dalam lembaran negara, baik Undang-undang nomor 45 tahun 1999 dan amanat presiden (Ampres), serta didukung dengan beberapa dokumen yang ada.
“Beberapa hari lalu, Tim Nawacita Indonesia dipimpin FX Sunarto melihat langsung kondisi Mimika sebagai ibu kota provinsi. Dan mendengar pendapat dari masyarakat. Karenanya, kami harap 2020 Papua Tengah terwujud jadi daerah otonom definitif,” ungkapnya.
Reporter: Mujiono
Editor: Aditra
Tinggalkan Balasan