00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Kepala BPN Mimika Klarifikasi Kendala Pembayaran Lahan Venue Biliar

Kepala BPN Mimika Klarifikasi Kendala Pembayaran Lahan Venue Biliar
Peletakan batu pertama venue biliar (Foto: Dok SP)

TIMIKA | Kepala Kantor Pertanahan/BPN Kabupaten Mimika Pantoan KPH Tambunan mengklarifikasi pernyataan Plt. Kepala Dinas DPKPP Frits Hombore yang menyebut tertundanya pembayaran ganti rugi lahan venue biliar PON XX karena terkendala di BPN. 

Dalam klarifikasi kepada Seputarpapua,com Senin (23/12), Tambunan menyebut pernyataan itu menyesatkan publik khususnya pemilik tanah bersangkutan, bahwa seolah-olah BPN menjadi penghambat dalam proses pembayaran ganti rugi tersebut. 

Ia mengatakan, sesuai Peraturan Presiden No. 148/2015  pasal 121 ayat (1) menyatakan: "Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak". 

Kemudian, Permen ATR/BPN No. 6 Tahun 2015 mengatur lebih lanjut bahwa pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 hektar dilakukan dengan cara jual beli atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak. 

iklan_lokal_dalam_berita

"Terkait dengan angka 1 dan 2 di atas, maka Pelepasan hak atas tanah yang telah dilakukan jual belinya atau tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh Pemda Mimika dan pemilik tanah, tidak harus dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan, melainkan dapat juga dibuat dalam bentuk Akta Pelepasan Hak yang dibuat oleh Camat selaku PPAT sementara, maupun oleh PPAT/Notaris," jelasnya.

Menurutnya, pelepasan hak wajib ditandatangani di hadapan Kepala Kantor Pertanahan, hanya berlaku bagi pengadaan tanah skala besar (lebih dari 5 hektar), dimana Kakanwil BPN Provinsi atau Kakantah Kab/Kota yang menjadi Ketua Pelaksana Pengadaan Tanahnya. 

Oleh karena itu, lanjut dia, tertundanya pembayaran ganti rugi dengan alasan bahwa Kepala BPN Mimika tidak berada di tempat, sebagaimana pernyataan Kadis DPKPP, itu sangat tidak berdasar dan terkesan memojokkan Kepala BPN Mimika. 

Di samping itu, sebut Tambunan, ditunjuknya Kepala Kantor Pertanahan Mimika menjadi salah satu Anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil melalui SK Bupati Mimika, adalah penunjukan sepihak yang tidak pernah dimintakan persetujuannya. 

"Dan saya sudah berulangkali menyampaikan penolakan atas penunjukan itu atas dasar pertimbangan hukum maupun pertimbangan administrasi pengadaan tanah. Penolakan itu tidak pernah direspon oleh Kepala DPKPP," katanya. 

Lebih lanjut kataTambunan, bahwa dalam rangka pengadaan tanah skala kecil, tugas Kantor Pertanahan adalah sebatas menyediakan data fisik dan data yuridis, baik melalui kegiatan pengukuran di lapangan, maupun penyediaan data sekunder di Kantor Pertanahan.

Setelah itu kemudian melaksanakan pensertipikatan tanah untuk pemerintah setelah instansi yang membutuhkan tanah selesai menyelenggarakan pengadaan tanahnya. 

Ia menyimpulkan, bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika sama sekali tidak bertanggungjawab atas tidak terlaksananya tahapan pengadaan tanah skala kecil, baik secara sebagian, maupun keseluruhan tahapan, termasuk dalam hal pembayaran ganti ruginya. 

Pada prinsipnya, secara pribadi maupun atas nama Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, Ia mengaku telah dan akan terus berupaya memberikan bantuan dan konsultasi teknis secara maksimal dalam hal pengadaan tanah maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dilaksanakan oleh Pemda Mimika.

"Namun, atas prosedur yang tidak berdasarkan hukum, saya menolak untuk melaksanakannya," tegasnya. 

Dengan demikian, dirinya keberatan atas informasi yang disampaikan oleh Kepala DPKPP Frits Hombore di media massa.

"Menurut saya, tidak etis dan tidak memperhitungkan hubungan baik antara Pemda Mimika dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mimika, juga menihilkan segala upaya dan kerja keras BPN Mimika dalam menyediakan bantuan dan konsultasi teknis selama ini," pungkasnya. 

Sebelumnya, Plt. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Mimika Frits Hombore menyebut pembayaran ganti rugi lahan tersebut belum dilakukan karena terkendala di BPN.

Ia beralasan membutuhkan tanda tangan Kepala BPN Mimika yang sedang berada di luar daerah. "Kalau BPN tidak tanda tangan, maka proses pelepasan tidak bisa dilayani. Dan tidak bisa dilakukan pembayaran," begitu kata Frits. 

Adapun lahan pembangunan venue biliar seluas 1,5 hektar milik Bram Raweyai, pemilik Hotel dan Resto Cenderawasih 66. Bram membenarkan ganti rugi tanah miliknya itu belum dibayar. 

Reporter: Sevianto
Editor: Misba

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar