Ada Rumah Sakit Swasta di Mimika Diduga Pungut Biaya Rapid Test Bantuan Pemerintah

Reynold Ubra
Reynold Ubra

TIMIKA | Masyarakat Mimika, Papua, belakangan gaduh di media sosial setelah tersebarnya draf biaya rapid test maupun swab test (PCR) untuk keperluan perjalanan.

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Mimika telah mengklarifikasi bahwa draf dengan kop Dinas Kesehatan itu belum berlaku, dan masih digodok untuk memiliki payung hukum.

Meski draf tersebut pada akhirnya akan diberlakukan, namun yang pasti sejauh ini Pemkab Mimika masih mengratiskan biaya rapid test untuk memperoleh surat rekomendasi perjalanan.

“Sampai hari ini kami tetap tidak menerima atau belum menarik pembayaran terhadap pelaku perjalanan,” kata Juru Bicara Covid-19 Mimika Reynold Ubra, Rabu (10/6).

Pemkab Mimika belum menarik biaya sebab dana pengadaan reagen PCR maupun rapid test itu bersumber dari APBD dan bantuan baik dari BNPB pusat maupun dari Satgas Covid-19 Provinsi Papua.

Reynold mengemukakan, reagen PCR dan rapid test yang diadakan oleh pemerintah daerah tersebut juga diberikan kepada rumah sakit swasta yang ada di Mimika.

Masalah kemudian muncul ketika sejumlah warga melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan swasta tersebut, yang kemudian memungut biaya atau membayar secara mandiri.

“Pemeriksaan melalui tes cepat antibodi kepada para calon penumpang atau pelaku perjalanan. Kondisi ini kami sudah tahu dan semua bukti ada pada kami,” kata Reynold.

Dasar perhitungan jika alat kesehatan itu pada akhirnya harus berbayar, mestinya mengacu pada surat keputusan bupati. Tidak ditentukan secara sepihak untuk kemudian menarik pembayaran dari masyarakat.

“Ini yang perlu kami klarifikasi. Fakta yang terjadi, ada biaya keluar yang dilakukan oleh rumah sakit swasta yang kami sesalkan tanpa memberitahu itu kepada pemerintah daerah,” ungkapnya.

Sebenarnya, menurut Reynold, pihaknya meminta kepada masyarakat membuktikan fasilitas kesehatan pemerintah mana yang menarik biaya sebesar sekitar Rp.600.000.

“Masyarakat perlu tahu bahwa reagen yang kami pakai itu mendapat rekomendasi dari BNPB selaku ketua gugus tugas penanganan Covid-19 di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan, setiap pemakaian reagen dan rapid test, di fasilitas kesehatan wajib menunjukkan sertifikat yang dikeluarkan oleh BNPB kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 Mimika.

“Oleh karena itu, kami mohon kerjasama yang baik dari seluruh warga masyarakat untuk bisa melapor secara transparan tentang kejadian ini,” imbuhnya.

Reynold juga meminta masyarakat yang pernah membayar di fasilitas kesehatan pemerintah, maupun pernah membayar di fasilitas kesehatan swasta di Kota Timika, untuk melapor ke Tim Gugus Covid-19 Mimika.

“Dapat segera melaporkan ke Tim Gugus Covid-19 Mimika, atau pada Posko Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika,” katanya.

Di samping itu, Reynold yang juga Plt. Kepala Dinas Kesehatan Mimika itu meminta siapa pun yang turut menyebar disinformasi tersebut, agar sebaiknya melakukan konfirmasi ke tim gugus tugas.

“Daripada hanya membangun opini ketika saat ini masyarakat masih dilanda dengan kepanikan masalah Covid, tetapi di sisi lain ada oknum yang tidak bertanggung jawab justru memainkan peran menambah keresahan masyarakat terhadap bencana ini,” pungkasnya.

Reporter: Sevianto
Editor: Batt

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar