Ada Wacana Papua Berlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
PEMBATASAN | Suasana PSDD yang dilakukan oleh aparat gabungan di pertigaaan Diana. (Foto: Muji/SP)
PEMBATASAN | Suasana PSDD yang dilakukan oleh aparat gabungan di pertigaaan Diana. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Kasus penularan COVID-19 di Provinsi Papua sampai saat ini masih terus menunjukkan peningkatan signifikan dan sama sekali belum memperlihatkan angka penurunan.

Dimana sampai dengan 1 Februari 2021, data pasien konfirmasi COVID-19 mencapai 15.962 orang.

Menyikapi hal tersebut, Provinsi Papua mulai mewacanakan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebagaimana tujuh provinsi di pulau Jawa dan Bali.

Hal itu diperkuat dengan adanya kesepakatan bersama Pemprov Papua dan sejumlah kementerian terkait, untuk mempersiapkan sejumlah hal terkait termasuk langkah-langkah penerapan PPKM.

“Provinsi Papua memang tidak termasuk 7 Provinsi yang menerapkan PPKM, tetapi kami di undang tadi malam (Senin 1 Februari 2021,red) dalam rapat virtual bersama kementerian terkait, mungkin seakan-akan (Papua menjadi) calon menerapkan PPKM,”Asisten Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua, Muhammad Musa’ad, di Jayapura seperti dikutip dari laman resmi pemerintah Provinsi Papua, Papua.go.id, Rabu (3/2/2021)

Dikatakan, berdasarkan tren, kasus penularan Papua masih tergolong tingggo, dan terus berkembang virusnya, sehingga potensi PPKM itu ada.

Masih menurut Musa’ad, Pemprov Papua dalam pekan ini segera menyiapkan langkah-langkah penerapan PPKM, sehingga sudah siap melaksanakan apabila pemerintah pusat memutuskan untuk diberlakukan di Bumi Cenderawasih.

“Penerapan PPKM ini kan wewenang pusat, kalau Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) itu Provinsi Papua yang meminta ke pusat untuk diberlakukan. Yang mana, mekanismenya daerah usulkan, pusat tetapkan”.

“Kalau PPKM pusat tentukan kita melaksanakan, tapi semalam dengan Forkompinda Papua juga kita sudah sepakat agar ada beberapa bagian dari PPKM yang bisa diberlakukan di sini. Mungkin kita mulai dari kantor-kantor pemerintahan, kemudian pertokoan, lalu restoran yang mana sudah ada di dalam instruksi Mendagri No. 2 tahun 2020,”jelasnya.

Yang pasti, tambah Musa’ad, Pemprov Papua tak hanya melakukan pembatasan sebesar 50 persen saja, tetapi juga mengefektifkan kampanyekan vaksin Sinovac maupun penerapan protokol kesehatan.

 

Editor: Misba
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
59 Tim Adu Kuat di Turnamen Bola Voli Kapolres Cup
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Wisata Alam Baru di Timika, Ayo dicek!!!!
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Baca Juga