Aliansi Honorer Sikapi Hasil Data Verifikasi Pengangkatan CPNS Kuota 600

Pengurus Aliansi Honorer Mimika berfoto di Skeretariat AHN Mimika. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)
Pengurus Aliansi Honorer Mimika berfoto di Skeretariat AHN Mimika. (Foto: Anya Fatma/Seputarpapua)

TIMIKA | Aliansi Honorer Nasional (AHN) Mimika menyikapi data hasil verifikasi pengangkatan CPNS kuota 600 yang telah diumumkan pada Selasa 29 November 2022.

Ketua AHN Mimika, Eduard Soway, mengatakan sebelumnya telah berkoordinasi dengan Plt Bupati dan sangat dipercaya akan melakukan verifikasi sesuai aturan yang ada.

“Kami tahu ini ada sebuah permainan dari tim verifikasi data, yang tentunya ada dalam OPD terkait. Kami sangat percaya bapak Plt, hanya mereka ini (OPD Terkait, red) lagi mempermainkan kepercayaan Beliau,” kata Edo sapaan akrab Eduard kepada Seputarpapua.com , di Sekretariat AHN, Jalan Budi Utomo, Rabu (30/11/2022) malam.

Disebutkan, saat pengumuman nama-nama yang baru, para honorer yang tergabung dalam AHN ini mengaku kecewa karena masih ada honorer yang tidak sesuai aturan yang masuk dalam daftar CPNS yang dijadwalkan akan mengikuti tes dalam waktu dekat.

“Begitu teman-teman di sini mendengar hal ini memang banyak yang kecewa,” ungkapnya.

Kata Edo, tim verifikasi yang ini merupakan tim yang lama sehingga ia menduga kecurangan dalam data masih bisa terjadi.

Ia mengatakan, AHN tidak mau melebihi fungsi kerja OPD terkait tetapi diharapkan agar AHN dilibatkan dalam verifikasi data.

“Karena yang tahu dan kenal honorer itu ya honorer sendiri, kami tahu siapa yang lama dan siapa yang baru,” katanya.

Dalam daftar nama yang diumumkan, masih banyak yang ditemukan baru masuk di tahun 2018, 2019 dan bahkan 2022, tetapi dibuatkan SK sudah bekerja sejak tahun 2015.

“Kalau dia anak asli (Amungme Kamoro) baru masuk 2 atau 3 tahun kami tidak mempermasalahkan, memang cacat aturan tapi pengecualian karena ini tanah tempat mereka. Tapi yang bukan anak asli atau bukan orang Papua, mereka ini yang kami permasalahkan karena tidak pernah honor tapi nama masuk,” ungkap Edo.

Ia mengatakan, dalam data yang dikeluarkan ini juga sudah banyak nama-nama yang memang sesuai dengan aturan sehingga tes bisa tetap dilaksanakan sesuai jadwal.

“Kalaupun ini tidak bisa dirubah lagi oleh Kemenpan, tentunya bisa ditindaklanjuti sesuai UU yang berlaku, jadi kalaupun mereka tes tapi kan UU menyatakan ada yang dipecat atau diproses, itu saja” ungkapnya.

Ia menambahkan, tim verifikasi ini sebaiknya diganti karena dengan dugaan permainan yang dilakukan bisa mencoreng nama baik Plt Bupati dan juga pimpinan OPD lainnya yang tentu sudah berusaha melakukan yang baik sesuai aturan.

Untuk diketahui, di AHN Mimika sendiri ada pegawai yang sudah honor mulai 10 sampai 15 tahun bahkan ada yang sudah sejak tahun 2000. “Saya pikir di bagian pedalaman itu banyak, tapi tidak diketahui,” tambahnya.

*Nama-nama dalam Kuota 600*

Ketua II AHN Mimika, Philip You berharap pemerintah bisa mensinkronkan data dengan data aliansi honorer karena sudah tentu mereka lebih mengetahui siapa saja honorer yang bekerja lama.

Sebelumnya AHN sudah berkoordinasi dan diharapkan agar tim verifikasi bekerja sesuai aturan yang berlaku. Ia menyebut pada pengumuman data sebelumnya ada sekitar 100 nama yang bermasalah.

“Tapi ternyata data yang keluar ini masih ada. Sebelumnya itu hampir 100 lebih, sekarang tinggal 40an,” kata Philip.

Yang dipermasalahkan dalam 40 nama ini karena tidak sesuai aturan ada yang tidak pernah honor, masa kerja belum sampai lima tahun dan ada nama yang dimasukkan tidak seuai tempat kerja.

“Contoh dia kerja di dinas perhubungan terus nama keluar di distrik, otomatis kan dia mengurangi kuota di distrik. Menurut kami itu jangan, karena mengurangi kuota honor disitu dan pasti ada yang sudah lama juga disitu,” katanya.

Ia mengatakan sebelumnya sudah meminta agar dilibatkan dalam verifikasi ini karena hal seperti ini yang ditakutkan.

“Karena kan kami honorer kenal setiap honorer,” ucapnya.

Ia mengatakan AHN benar percaya bahwa Plt Bupati sudah menginstruksikan agar data diverifikasi sesuai aturan. “Pemikiran kami tim verifikasi itu ada di BKD kami tidak tahu orangnya,” katanya.

Philip menambahkan, aliansi honorer menyetujui tes CAT tetap berjalan tetapi nama-nama yang bermasalah tidak dilibatkan. “Karena banyak honorer yang sudah lama ini juga ingin masuk dalam kuota ini,” tambahnya.

Kepala BKPSDM Mimika, Ananias Faot ketika dikonfirmasi melalui telepon belum memberikan tanggapan.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Anya Fatma

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.