Amnesty: Situasi HAM di Papua Terus Memburuk, 84 Korban Sejak 2018

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
DITANGKAP | Seorang pemuda ditangkap aparat keamanan saat unjuk rasa anarkis menolak rasisme di Timika, Papua, 22 Agustus 2019. (Foto: Sevianto / Seputarpapua)
DITANGKAP | Seorang pemuda ditangkap aparat keamanan saat unjuk rasa anarkis menolak rasisme di Timika, Papua, 22 Agustus 2019. (Foto: Sevianto / Seputarpapua)

TIMIKA | Amnesty International mencatat sejak 2018 hingga Maret 2021 terdapat 50 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan dengan total 84 korban. Data ini menggambarkan betapa kondisi HAM di Papua belum juga membaik.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dalam siaran pers pada Rabu (7/4/2021), mengatakan dari 50 kasus tersebut, belum ada satu pun yang divonis oleh pengadilan umum maupun pengadilan militer.

“Bahkan baru empat kasus yang diproses hukum: tiga kasus yang diduga melibatkan anggota TNI ada di tahap penyidikan oditur militer, sementara satu kasus baru dilimpahkan ke kejaksaan negeri,” katanya.

Menurut Usman, jika Presiden Joko Widodo benar-benar peduli terhadap kehidupan orang-orang Papua, maka pemerintah harus memastikan proses keadilan dan pertanggungjawaban atas kematian-kematian yang terjadi di sana.

“Pemerintah harus memastikan berjalannya penyelidikan atas pembunuhan di luar hukum di Papua dilakukan segera, secara efektif, independen, dan imparsial dan juga menjamin bahwa kasus-kasus tersebut di bawa ke pengadilan sipil,” tegasnya.

Menurut laporan tahunan Amnesty International yang diterbitkan Rabu ini, situasi hak asasi manusia di Indonesia memburuk sepanjang tahun 2020, terutama situasi impunitas yang terus berlangsung di Papua dan Papua Barat.

“Kemudian pembatasan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang tidak sesuai dengan standar HAM internasional,” kata Usman.

Amnesty International Report 2020/21: The State of the World’s Human Rights mencakup laporan dari 149 negara dan menganalisa tren hak asasi manusia global secara komprehensif.

“Laporan ini juga kembali menyoroti bagaimana pemerintah Indonesia belum memiliki komitmen yang kuat terhadap penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia,” lanjut Usman.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Berita Terkait
Baca Juga
Dapatkan Notifikasi ?    Ya Nanti