Anggaran Dinas PUPR Mimika Rp700 Miliar Baru Terserap 1 Persen, ini Alasannya

Pekerja saat melakukan pekerjaan proyek jalan Cenderawasih (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Pekerja saat melakukan pekerjaan proyek jalan Cenderawasih (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) pada tahun 2022 ini mengelola dana Rp700 miliar. Namun hingga saat ini, serapan anggaran baru mencapai 1 persen.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Robert Mayaut, Senin (18/7/2022).

“Secara presentasi penyerapan kita masih rendah 1 persen,” katanya.

Robert menerangkan rendahnya serapan ini karena beberapa hal, seperti proyek Multiyears Jalan Cenderawasih, dimana kontraktornya belum menagih anggaran. Namun fisiknya sudah ada progres.

Kontraktor yang bekerja proyek Multiyears Jalan Cenderawasih tersebut belum masukan tagihan karena masih dalam proses addendum kontrak. Kontrak di addendum misalnya karena tidak bisa dieksekusi sebab lahan masih bermasalah, dan belum diselesaikan.

“Itu dia mau jadi apa kan harus diaddendum baru bisa menagih. Sehingga yah saya sudah tanya kenapa belum ditagih, kalau dia sudah tagih berarti sudah ada bobot penyerapan anggaran.Tapi itu yang penting fisiknya jalan, misalnya dia (kontraktor proyek Jalan Cenderawasih) tagih bisa anggaran PUPR terserap 17 persen,” jelas Robert.

Selain itu, kegiatan PUPR yang sudah dilelang baru akan berkontrak dengan pihak ketiga sekitar bulan Juli.

“Satu atau dua (kegiatan) yang berada di Agustus awal mudah mudahan setelah itu penyerapannya kita untuk anggaran bisa naik,” jelasnya.

Lambatnya penyerapan juga karena adanya perubahan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen. Perubahan ini kata Robert membawa pengaruh terhadap Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang sudah disusun.

“Terpaksa kita harus bongkar lagi dan ubah ke 11 persen. Habis itu setelah barang sudah jadi, harga-harga barang berubah seperti semen dan besi, contohnya semen dari 85 ribu naik menajdi 90-95 ribu. Teman-teman harus penyesuaian karena kalau tidak orang kerja bukan untung malah rugi. Orang buat HPS harus diestimasi dengan benar sesuai dengan harga pasar,” ungkapnya.

Setelah semuanya sudah diselesaikan kemudian masuk ke pelelangan, ternyata ada konsekuensi lagi yang harus dihadapi yakni adanya kenaikan BBM non subsidi.

“Tapi itu tidak bisa lagi dirubah kita harus tetap jalan karena sudah masuk lelang. Ada konsekuensinya bahwa BBM bergerak lagi, itu sudah konsekuensi kontraktor yang menawar nanti. Memang itu kendala kita sampai agak lama itu disitu,” terangnya.

Lainnya adalah terkait pokir-pokir dewan yang harus direncanakan oleh PUPR melalui Konsultan karena kegiatan yang diusul oleh dewan hanya nilainya saja.

“Konsultannya kita harus turun untuk mendesign sesuai dengan kebutuhan uang yang dimasukan. Misalnya memang benar jalan ini nilainya segitu yang diusulkan atau ada lebih atau kurang itu yang kendala kita,” pungkasnya.

 

reporter : Kristin Rejang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.