Anggota DPRD Mimika Surati Menpan RB Hingga Gubernur Terkait Mutasi ASN

Saleh Alhamid
Saleh Alhamid

TIMIKA | Mutasi 14 Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk pejabat eselon IV di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, yang diterpa isu ‘sabotase’ rupanya berbuntut panjang.

Para ASN tak terima dituduh melakukan sabotase saat sidang paripurna LKPJ DPRD Mimika pada Jumat 11 September 2020 lalu, yang kemudian menjadi alasan pengusulan mereka dimutasi dari Sekretariat DPRD.

Mereka bahkan telah melaporkan dugaan pencemaran nama baik itu ke Polres Mimika beberapa waktu lalu. Tak sampai disitu, para ASN memberi kuasa kepada Anggota DPRD Mimika Saleh Alhamid untuk mendorong penyelesaian masalah itu.

“Sesuai surat ASN Sekretariat Dewan tanggal 7 November 2020 kepada saya, meminta saya untuk menyampaikan pelanggaran mutasi ASN ini kepada pihak terkait,” kata Saleh di Timika, Rabu (18/11).

Berdasarkan permohonan ASN itu, Saleh yang juga Sekretaris Komisi C DPRD Mimika telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo tertanggal 13 November 2020.

Kemudian, surat itu juga ditujukan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Ombudsman Perwakilan Provinsi Papua di Jayapura, Gubernur Papua, Bupati Mimika, dan Kapolres Mimika.

IKLAN-TENGAH-berita

“Inti surat itu untuk menyampaikan tentang adanya “mutasi ngawur” dilakukan oleh Kepala OPD yang mungkin menurut dia benar, tapi menurut peraturan di UU ASN itu salah,” kata Saleh.

Ia menerangkan, surat itu berisi 4 poin permintaan, antaralain meminta Menpan RB, KASN dan Ombudsman untuk membentuk tim guna melakukan investigasi masalah ini.

“Ini untuk mengungkap apakah yang saya sampaikan mengandung kebenaran atau tidak berkaitan dengan “mutasi ngawur” itu,” kata dia.

Berikut, untuk menghindari gugatan ke PTUN yang justru akan berdampak buruk terhadap pemerintahan daerah, Saleh menyarankan KASN sebaiknya segera membatalkan “mutasi ngawur” tersebut.

“Ketika para ASN ini nanti gugat ke PTUN dan itu diterima, justru dia sendiri yang akan melaporkan pemerintahannya dan akhirnya ramai lalu pemerintah jadi malu sendiri,” ujar Saleh.

Selanjutnya, politisi Partai Hanura ini meminta KASN mengevaluasi ulang terhadap jabatan-jabatan OPD yang berkompeten langsung terkait urusan mutasi ASN.

“Supaya mereka tidak liar dan secara gegabah menggunakan kewenangan. Bisa diduga juga menyalahgunakan kewenangan dan berpotensi pemalsuan surat,” katanya.

Saleh bahkan bersedia memberi informasi kepada penyidik mengenai adanya dugaan spesialis tanda tangan palsu di Timika, yang kerap dipakai dalam urusan surat menyurat.

“Bukan saja soal surat keputusan mutasi ASN, bahkan surat menyurat instansi lain bisa menggunakan spesialis ini. Orang ini punya berbagai jenis pena. Saya bersedia memberi tahu informasi ini ke polisi,” kata dia.

Ia juga minta Polres Mimika segera menindak lanjuti laporan ASN atas dugaan pencemaran nama baik terkait insiden rapat paripurna LKPJ DPRD Mimika pada Jumat 11 September 2020.

Adapun dalam rapat paripurna tersebut terjadi kesalahan pada beberapa susunan acara hingga membuat Ketua DPRD murka. Insiden ini ditengarai menjadi alasan usulan mutasi belasan ASN dan honorer.

“Para ASN ini dimutasi dengan alasan sabotase. Ada dugaan pencemaran nama baik dengan kata sabotase. Polisi harus membuktikan benar atau tidak benar sabotase itu terjadi,” jelas Saleh.

Sekretaris Dewan DPRD Mimika Ananias Faot, ketika dikonfirmasi Seputarpapua mengatakan, persoalan itu telah menjadi ranah kepala daerah selaku pimpinan kepegawaian daerah.

“Saya tidak perlu klarifikasi masalah ini, karena ini sudah ranahnya pimpinan daerah sebagai Pimpinan Kepegawaian Daerah,” katanya singkat.

Sebelumnya, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob mengatakan, carut-marut masalah kepegawaian dan mutasi ASN yang belakangan diributkan mestinya tidak perlu terjadi.

Menurut John, mutasi ASN harusnya melalui sebuah sistem dan aturan yang jelas, bukan atas dasar suka atau tidak suka.

“Pemindahan itu bukan karena suka atau tidak suka, tapi memang karena ada pelanggaran yang dilakukan dan terbukti melakukan pelanggaran,” tegasnya.

John menerangkan, pemerintah pusat maupun daerah sebenarnya harus memiliki Majelis Kehormatan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Tujuannya, mengurus berbagai masalah terkait disiplin pegawai.

“Selain disiplin dan sikap, majelis ini juga mengurus soal pernikahan, dan rumah tangga ASN dalam artian mengawasi jangan sampai melanggar aturan,” katanya.

Meski begitu, John belum bisa memberi penjelasan terkait mutasi ASN baru-baru ini yang kemudian menuai polemik. Namun, menurutnya hal itu bisa menjadi contoh kasus yang mestinya diproses Majelis Kode Etik.

“Soal kasus mutasi yang beberapa waktu lalu diributkan, saya tidak bisa berkomentar. Tapi kita ambil sebagai contoh, dalam kasus itu sudah belum melalui pemeriksaan majelis kode etik, Kalau sudah, yah diberikan hukuman sesuai pelanggaran,” ujarnya.

 

Reporter: Sevianto Pakiding
Editor: Aditra

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar