Anton Bukaleng Soroti Rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah

Anton Bukaleng, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mimika. (Foto: Yonri/SP)
Anton Bukaleng, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mimika. (Foto: Yonri/SP)

TIMIKA | Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Mimika, Anton Bukaleng menyoroti rencana pemerintah soal pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Menurutnya, hal ini sudah lama dinantikan oleh Masyarakat Mimika dan Mee Pago, karena dinilai dapat mendorong kemajuan di segala bidang.

“Kita ini sudah lama tunggu dimekarkan. Tapi ada yang buat seolah-olah kita ini tidak sepakat. Yang tidak sepakat itu tidak mau wilayah ini maju,” terangnya kepada Seputarpapua.com di Jalan Cenderawasih, Timika, Papua, Minggu (7/2/2021).

Dimaksudkan Anton, selama ini ada dua kubu intelektual di Mimika yang mempunyai kepentingan dalam pemekaran provinsi ini.

Namun, ada salah satu kelompok yang selama ini mengajak warga melakukan aksi protes, dinilainya tidak memiliki alasan yang kuat untuk menolak pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Kita ini mau dimekarkan karena kita mau semua pembangunan berjalan cepat. Kemajuan ekonomi juga cepat dirasakan masyarakat,” sebutnya.

Di lain sisi, menurut Anton, kelompok tersebut sengaja membuat kegaduhan karena tidak ingin ibukota provinsi berada di Mimika.

“Saya ini sudah jalan keliling Mee Pago. Tidak ada lagi wilayah yang semaju Mimika ini. Dari segi apapun. Bandara, teknologi, infrastruktur lainnya kita sudah lebih maju. Makanya cocok menjadi ibukota provinsi,” tegasnya.

Anton mengajak masyarakat untuk mendukung keputusan pemerintah dalam melakukan pemekaran Provinsi Papua Tengah, karena dinilai banyak peluang bagi masyarakat khususnya dalam kemajuan ekonomi.

“Otomatis lapangan kerja akan terbuka luas,” sebutnya.

Menurut Anton, ketika Provinsi Papua Tengah dimekarkan maka percepatan pembangunan desa hingga ke pelosok akan sangat mudah dilakukan.

“Karena kita tidak perlu jauh-jauh lagi tunggu keputusan di Jayapura. Kita sudah punya provinsi sendiri yang fokus untuk bangun Papua Tengah,” ujarnya.

Bila tidak segera dimekarkan menjadi provinsi baru, menurut Anton, konflik horisontal di masyarakat akan terus ada.

“Masyarakat akan demo terus. Mereka bergantung pada Jayapura sana. Ini sudah saatnya kita berdiri sendiri jadi satu provinsi,” pungkasnya.

 

Reporter: Yonri Revolt
Editor: Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *