Sementara belanja transfer kata Bupati menjadi sebesar Rp296 miliar atau berkurang sebesar Rp2,4 miliar dari proyeksi belanja transfer APBD induk 2021 sebesar Rp299 miliar.
Hal ini disebabkan adanya penyesuaian pengurangan pendapatan yang berasal dari pendapatan DAU dan DBH, yang diformulasikan ulang pada belanja transfer daerah.
“Belanja transfer dianggarkan untuk membiayai belanja pemerintah desa/kampung,” ujar Bupatim
Dikatakan, Pemkab Puncak berupaya menggunakan sumber dana dengan sebaik mungkin untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dengan melakukan alokasi atas sumber daya dan dana tersebut sesuai skala prioritas.
Penentuan skala prioritas dituangkan ke dalam program dan kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam APBD yang ditetapkan bersama-sama oleh pemerintah dengan DPRD Kabupaten Puncak sebagai upaya mengatasi permasalahan/hambatan danbtantangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu ditambahkan Bupati, kebijakan belanja daerah diarahkan guna mendanai program dan kegiatan prioritas yang tertuang dalambdokumen Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021, yang diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan utama.
“Perlu saya ingatkan kembali bahwa dalam proses penyelengaraan pemerintahan, semua aparatur pemerintah harus taat azas dan taat aturan yang berlaku. Sejak penyusunan APBD Induk tahun 2021 dan penyusunan APBD tahun-tahun kedepan, yang semua proses menggunakan satu sistem aplikasi yaitu SIPD,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan