Apel Peringati Hari Kesaktian Pancasila, ASN Mimika Dipesan Bekerja Jujur

Kepala OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika saat ikut apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (3/10/2022). (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Kepala OPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika saat ikut apel peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Senin (3/10/2022). (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah menggelar apel memperingati Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober 2022, di Lapangan Pusat Pemerintahan, Senin (3/10/2022).

Dalam apel tersebut seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan seragam Korpri, sementara Satpol PP menggunakan seragamnya, dan non ASN (honorer) menggunakan hitam putih.

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob dalam amanatnya menyampaikan Hari Kesaktian Pancasila adalah hari yang mengingatkan semua agar terus mempertahankan Pancasila.

Ia pun meminta seluruh ASN dan non ASN yang bekerja untuk pemerintah agar menanamkan nilai Pancasila dalam hati dan pikiran.

“Lima Sila yang tercantum sebagai dasar Negara kita camkan dan laksanakan, serta hayati dalam semua pekerjaan kita sehari-hari,” kata John sapaan karibnya.

John juga mengimbau agar ASN dan non ASN disiplin dalam menjalankan tugas.

“Saya tiap hari disini (kantor) sampai malam, begitu jam 3 kantor sudah sepi, jadi kita harap semangatnya tetap ada,” ujar John.

John kembali mengingatkan agar kegiatan tahun anggaran 2022 segera diselesaikan. Sebab, berdasarkan hasil evaluasi serapan keuangan hanya 37 persen dan fisik 55 persen, sehingga harus segera diselesaikan.

“Pekerjaan yang melibatkan pihak ketiga periksa baik-baik, bayar sesuai target dan porsi serta bobot kegiatan. Jangan jadi persoalan, mari kita bekerja jujur,” tutur John.

Terkait APBD Perubahan, kata John sudah bisa masuk dalam proses pengajuan anggaran. Untuk itu ia berpesan agar diajukan, namun harus sesuai dengan kebutuhan.

Sedangkan soal APBD 2023, John berharap agar setiap OPD bisa merencanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan pemerintah.

“Apa yang sudah dibahas dari Musrenbang kampung, tingkat distrik, kabupaten itu dicatat, jangan masyarakat bilang kita sudah usul tapi tidak pernah padahal itu prioritas. Rencanakan kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat bukan karena kebutuhan kita (pemerintah),” pungkas John.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.