Balai Sungai Papua Sosialisasikan Pemberdayaan Kelembagaan Sumber Daya Air

Suasana sosialisasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air yang digelar oleh Balai Wilayah Sungai Papua di Swiss-Belinn Timika, Rabu (12/6/2024). (Foto: Mujiono/Seputapapua)
Suasana sosialisasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air yang digelar oleh Balai Wilayah Sungai Papua di Swiss-Belinn Timika, Rabu (12/6/2024). (Foto: Mujiono/Seputapapua)

TIMIKA, Seputarpapua.com | Balai Wilayah Sungai Papua yang berada dibawah naungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR, menggelar sosialisasi pemberdayaan kelembagaan sumber daya air, Rabu (12/6/2024), bertempat di Hotel Swiss-Belinn Timika, Papua Tengah.

Sosialisasi diikuti oleh Dinas PUPR Mimika, Dinas Pertanian dan Perkebunan, kepala kelurahan hingga petani.

Kepala Balai Wilayah Sungai Papua, Nimbrot Rumaropen dalam kegiatan itu mengatakan, sosialisasi yang dilakukan merupakan tindak lanjut Undang-undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Dalam rangka pengelolaan sumber daya air, terdapat lima pilar yang harus dilakukan, yakni pendayagunaan sumber daya air, pengendalian, konservasi, sistem informasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari lima pilar itu terdapat hal penting dalam pengelolaan sumber daya air. Pengelolaan sumber daya air bukan hanya menjadi tanggungjawab pemerintah, melainkan stakeholder maupun masyarakat.

“Karena itu perlu dilakukan sosialisasi dalam bidang irigasi dan pengelolaan sungai, serta bagaimana membentuk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan Kelompok Peduli Sungai (KPS),” kata Nimbrot.

Tujuan pembentukan P3A untuk bagaimana para petani mengelola sumber daya air, sehingga air yang jumlahnya terbatas dapat benar-benar dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan, khususnya irigasi.

“Pemberdayaan sumber air bukan hanya untuk tanaman pangan, tapi juga palawija, perikanan, dan perkebunan,” katanya.

P3A nantinya akan mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam setiap kegiatan, terutama membantu petani dalam memperbaiki saluran tersier.

“Jadi P3A yang akan merencanakan dan melakukannya sendiri. Untuk itu, P3A ini harus dilegalkan dengan mendaftarkan diri yang nantinya akan diverifikasi. Kalau memenuhi syarat, maka akan mendapatkan SK Menteri dan mendapatkan bantuan,” tuturnya.

Sementara untuk KPS dijelaskan berkaitan dengan sungai-sungai dalam perkotaan yang sering menimbulkan konflik atau masalah, baik sosial maupun bencana banjir. Tanggungjawab pengelola air bukan hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat khususnya dalam hal kebersihan.

“Karena itu dibutuhkan KPS yang akan bekerjasama dengan pemerintah untuk menginformasikan kepada masyarakat bagaimana menjaga sungai. Sehingga sumber daya air bisa bermanfaat dengan baik,” jelasnya.

Advertisements

Sementara itu Kepala Dinas PUPR Mimika, Robert D. Mayaut menambahkan bahwa sosialisasi ini sangatlah penting dalam hal pemeliharaan sungai. Sehingga sungai bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

“Pada sosialisasi ini juga, km akan dibentuk kelembagaan sumber daya air, yang nantinya akan mendapatkan bantuan. Dengan adanya kelembagaan ini, bisa membantu pemerintah dalam menjaga dan memanfaatkan sumber daya air,” tandasnya.

penulis : Mujiono
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan