Banyak Tantangan di 2023, Menteri Keuangan Minta Sinergitas Unit Kerja di Mimika

PERTEMUAN - Pertemuan Menteri Keuangan dengan jajaran dan pegawai di bawah Kementerian Keuangan di Mimika. (Foto: Mujiono)
PERTEMUAN - Pertemuan Menteri Keuangan dengan jajaran dan pegawai di bawah Kementerian Keuangan di Mimika. (Foto: Mujiono)

TIMIKA | Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati sejak tanggal 3-5 Desember 2022 melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Pada kunjungan kerja ini turut serta pula beberapa pejabat di Kementerian Keuangan di antaranya Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Selanjutnya, Direktur Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktur Intelijen Perpajakan DJP, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Wilayah Papua, Kepala Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Papua, Papua Barat dan Maluku.

Kunjungan dimulai pada hari Sabtu, tanggal 3 Desember 2022 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Timika.

Agenda kegiatan adalah melakukan koordinasi dengan unit kerja Kementerian Keuangan yang ada di Kabupaten Mimika, yang terdiri dari KPP Pratama Timika, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika, dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) Timika.

Pada pertemuan tersebut, Sri Mulyani memberikan beberapa arahan di antaranya terkait dengan tugas berat di tahun 2023. Sehingga diperlukan koordinasi antar unit kerja kementerian keuangan, dan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Papua.

“Tahun 2023 adalah tahun yang cukup menantang karena indikator-indikator perekonomian masih menunjukkan trend yang tidak stabil, diantaranya┬á adanya perang Rusia-Ukraina, inflasi dunia yang masih cukup tinggi, dan pandemi Covid-19 yang belum benar-benar berakhir,” kata Menteri Keuangan melalui siaran pers yang diterima seputarpapua.com, Senin (5/12/2022).

Kondisi-kondisi itu, kata Sri Mulyani, menjadi tantangan besar bagi Kementerian Keuangan dalam pengelolaan keuangan negara, utamanya terkait penerimaan negara. Karena itu dibutuhkan komitmen dan upaya yang lebih ekstra untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Oleh itu, perlu adanya sinergi yang kuat antara unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan. Dimana, di Kabupaten Mimika ada tiga unit kerja Kementerian Keuangan yaitu KPP Pratama Timika, KPPN Timika, dan KPPBC Timika.

“Saya harap, adanya sinergi yang baik antara ketiga unit kerja. Sehingga dapat berkolaborasi dalam memberikan pelayanan yang cepat dan bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Lanjut Sri Mulyani, untuk sinergi antar unit Kementerian Keuangan ada kebijakan khusus. Dimana setiap ada mutasi dan promosi pejabat di Kementerian Keuangan, maka minimal 30 persen diantaranya harus lintas unit kerja.

“Dengan adanya kebijakan ini diharapkan unit-unit kerja yang ada di Kementerian Keuangan semakin bersinergi, dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Keuangan,” tuturnya.

Setelah melakukan kunjungan ke KPP Pratama Timika, selanjutnya Menteri Keuangan melakukan tur kantor ke KPPN Timika.

Pada hari berikutnya Sri Mulyani melakukan kunjungan ke wilayah Tembagapura dengan didampingi para pejabat Kementerian Keuangan beserta perwakilan dari PT. Freeport Indonesia.

Tanggapi Berita ini
reporter : Mujiono
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.