Bawaslu Mimika Identifikasi 16 Titik Bisa Jadi TPS Khusus, Paling Banyak di Freeport

Ilustrasi
Ilustrasi ( Foto: Dok Seputarpapua)

TIMIKA | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika telah melakukan identifikasi potensi lokasi yang bisa dibentuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus pada Pemilu tahun 2024 nanti.

Hal ini disampaikanKomisioner Bawaslu Kabupaten Mimika, Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga, Budiono Muchie.

Budi mengatakan aturan mengenai TPS khusus ini baru dilaksanakan pada tahun ini, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (P-KPU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih

Dijelaskan sesuai pasal 179, daftar pemilih di lokasi khusus memuat daftar pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS asal pada hari pemungutan suara dan akan menggunakan haknya di lokasi khusus.

Lokasi khusus yang dimaksud yakni  rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan,panti sosial atau panti rehabilitasi, relokasi bencana, daerah konflik, dan terdapat Pemilih yang pada hari pemungutan suara tidak dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan domisili di KTP-el, Pemilih tersebut terkonsentrasi di suatu tempat. Jumlah TPS khusus juga hanya diperbolehkan 1 TPS saja.

Dari hasil identifikasi, Bawaslu melihat ada 16 titik yang punya potensi TPS khusus.  Paling banyak di area kerja PT. Freeport Indonesia, seperti Kuala Kencana, LIP, Mile 38, Porsite, Ridce Camp, Underground.

Ada juga di RSUD, Rumah Sakit Kasih Herlina, Karitas, Lapas dan salah satu perusahaan kayu yang terletak di Kapiraya.

Budi menjelaskan yang masuk dalam TPS khusus juga hanya bisa memilih sesuai dengan dapilnya dan tentunya harus terdaftar sebagai pemilih.

“Misalnya ada orang yang kerja di Timika tapi KTP-nya di Makassar  maka dia hanya bisa mencoblos presiden, selebihnya tidak bisa seperti DPR RI, DPD RI, apalagi DPRD, kan bukan dapilnya, sudah beda Provinsi” jelasnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Jumat (20/1/2023). 

Untuk yang masih lingkup satu provinsi namun beda kabupaten tentu hanya bisa memilih Presiden, DPD RI, dan DPR RI selebihnya tidak bisa.

Sementara yang masih lingkup satu Kabupaten namun beda Kpkelurahan atau kampung, nantinya ada formulir pindah pemilih yang tentunya akan disiapkan oleh penyelenggara. Namun pemilih yang pindah memilih ini mencoblos bukan di TPS khusus tapi TPS sesuai dengan DPT (reguler).

Untuk itu, sesuai dengan PKPU nomor 7 pasal 180 yang menjelaskan Dalam menyusun Daftar Pemilih di lokasi khusus sebagaimana KPU melalui KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pejabat yang berwenang di lokasi khusus.

Budi berharap KPU segera berkoordinasi dengan pejabat terkait untuk mendapatkan data agar segera bisa dicermati bersama, lalu data tersebut nanti KPU akan melaporkan ke KPU RI dan nanti akan ditetapkan.  

“Dengan begitu KPU RI juga akan identifikasi untuk mencoret nama pemilih yang melakukan pemilihan di luar daerahnya dan akan terdata di daerah tempat tinggal sementaranya,” jelasnya.

Ia mengimbau agar KPU segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai TPS khusus ini mengingat waktu akhir sesuai Juknis adalah bulan Maret mendatang.

“TPS khusus ini harapan terbesar bawaslu adalah seluruh warga Indonesia dijamin hak pilihnya jangan karena hal teknis dia tidak bisa memilih. Mungkin minggu depan kita (Bawaslu) sudah mulai ke lapangan untuk memberikan sosialisasi ke titik-titik yang sudah diidentifikasi,” pungkasnya.

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.