Bawaslu RI Deklarasi Stop Politik Uang dan Politisasi Sara di Pilkada Asmat

1602510708662

ASMAT | Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Fritz Edward Siregar mewakil Bawaslu RI, mengikuti deklarasi stop politik uang dan politisasi sara dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Asmat, Provinsi Papua tahun 2020.

Kehadiran Anggota Bawaslu Divisi Hukum RI, Edward Siregar di Asmat didampingi kedua Anggota Bawaslu Divisi Hukum Provinsi Papua yakni, Ronald Manoac dan Niko Tunjanan.

“Saya sangat berbahagia bisa mengunjungi Asmat. Terima kasih kepada Bawaslu Asmat atas undangannya,” kata Edward Siregar saat memberi sambutan di Agats, Ibukota Asmat, Senin (12/10).

Ia menuturkan, kehadirannya bersama jajaran di Asmat bertujuan untuk memberi semangat kepada Bawaslu Asmat dan KPU Asmat serta pihak terkait dalam pelaksaan Pilkada 2020.

Kata Edward, selain tugas pokok Bawaslu dan KPU untuk menyelenggarakan dan mensukseskan Pilkada 2020, ada tugas lain yang sangat fundamental yaitu memberi pendidikan politik yang baik kepada masyarakat.

“Pesta demokrasi per lima tahun dilaksanakan dan hanya begitu-begitu saja tanpa ada warna dan perubahan baru. Hal ini karena pihak penyelenggaran kurang optimal dalam melaksanakan sosialisasi pendidikan politik,” jelasnya.

IKLAN-TENGAH-berita

Untuk itu, khususnya kepada KPU dan Bawaslu Asmat diminta lebih giat lagi dalam mensosialisasikan pendidikan politik kepada masyarakat.

“Kepada tim pemenang para kandidat, diharapkan pula ikut sosialisasikan visi-visi dan program kandidat masing-masing kepada masyarakat,”

“Dengan cara ini, masyarakat akan lebih bijak untuk memilih pemimpin terbaik sehingga mengurangi tendensi paksaan melalui politik uang dan lain sebagainya,” pungkasnya.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar