MANOKWARI | Para staf dan pegawai di Dinas Pariwisata Provinsi Papua Barat selama lebih dari satu bulan tidak memiliki pimpinan, baik pelaksana tugas (Plt) atau pun kepala dinas devinitif.
Hal ini menyebabkan proses pengambilan keputusan dan penyerapan anggaran di dinas tersebut terhambat.
Saat ini memasuki triwulan ke II, anggaran di Dinas Pariwisata Papua Barat baru terserap 11,7 persen.
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata Papua Barat, Ocha Yanti meminta kondisi di dinas tersebut perlu mendapat perhatian dari Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw maupun Sekertaris Daerah Nataniel Mandacan.
“Urusan rutinitas di kantor selama ini saja kami sudah bingung. Misalnya pembayaran hutang piutang, gaji pegawai dan lisstrik serta air, juga beberapa bidang yang harus melayani masyarakat namun terhambat, ini karena tidak ada pimpinan sejak Mei lalu, kepala dinas diganti,” kata Ocha, Rabu (15/6/2022)
Sekertaris Dinas Pariwisata Papua Barat, Drs. Ruland R. Sarwom mengatakan, seluruh staf dan pegawai termasuk honorer saat ini melakukan aksi mogok kerja hingga ada respon dari penjabat gubernur maupun sekda perihal kekosongan jabatan pimpinan
“Mulai hari ini seluruh Kabid dan Kabag serta staf ASN dan tenaga honorer melakukan aksi mogok kerja. Aksi ini berakhir jika ada respon dari penjabat gubernur maupun Sekda Papua Barat menyikapi kekosongan jabatan di dinas kami” kata Ruland.
Sejak satu bulan lebih, pihaknya menunggu SK Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pariwisata, namun belum ada keputusan dari pengambil kebijakan di atas.
“Beberapa kali bidang yang memiliki kewenangan di dinas ini telah berkordinasi melalui BKD Papua Barat maupun ke sekda, bahkan sekda telah menyurat ke BKD untuk menindaklanjuti, namun sampai saat ini belum ada respon,” ucap Ruland.
Dikatakan bahwa salah satu penghambat proses pemerintahan bukan aksi yang dilakukan, namun kurangnya respon dari pihak yang punya kewenangan di atas.
Irman salah satu staf Dinas Pariwisata Papua Barat menuturkan, kekosongan jabatan Kepala Dinas Pariwisata ini sejak sehari sebelum masa jabatan gubernur definitif berakhir.
“Kepala Dinas Definitif waktu itu sudah diganti beberapa hari sebelum berakhirnya masa jabatan gubernur. Namun belum ada penunjukan Plh kepala dinas” kata Irman.
Dia berharap respon cepat dari pengambil kebijakan menyikapi masalah di dinasnya, sehingga aktivitas administrasi berjalan sebagaimana mestinya.
“Kalau kondisi ini terus begini bagaimana kita mau bekerja melakukan kegiatan pelayanan. Terutama pada bulan ini dalam rangka menyambut 17 Agustus atau hari kemerdekaan ada kegiatan Gita Bahana Nusantara” ujarnya.
Para Kepala Bidang, Staf ASN dan pegawai honorer melakukan aksi mogok dengan membentangkan spanduk didepan Kantor Dinas Pariwisata di Kompleks Perkantoran Provinsi Papua Barat di Arfai.
Tinggalkan Balasan