Bertemu dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker Provinsi, Disnaker Mimika Tekankan Pembangunan BLK dan PHI

Kepala Disnaker Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Kepala Disnaker Kabupaten Mimika, Paulus Yanengga (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten (Disnakertrans) Mimika menegaskan pentingnya Balai Latihan Kerja (BLK) dan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Kepala Disnakertrans Mimika Paulus Yanengga dihubungi wartawan, Selasa (25/4/2023), mengungkapkan bahwa pihaknya telah bertemu dengan perwakilan Kementerian Tenaga Kerja dan Disnaker Provinsi Papua Tengah sebelum dilakukan pertemuan dengan Komisi IX DPR RI.

“Kami sebelum pertemuan dengan (Komisi IX) sudah diskusi secara internal (dengan Kementerian dan Disnaker Papua Tengah), hasil diskusi kita BLK dan PHI harus ada di Mimika,” katanya.

Yanengga menyebut alasan BLK dan PHI sangat penting di Papua Tengah khususnya di Mimika, lantaran perusahaan sedang berkembang, kemudian jumlah pencari kerja, juga potensi permasalahan tenaga kerja yang tinggi.

“BLK itu nanti ada di Mimika dan Nabire,” ujarnya.

Yanengga melanjutkan, pihak Kementerian dan Provinsi sudah sepakat akan ada bantuan, namun hal tersebut masih akan dipastikan dalam rapat kerja Disnaker Papua Tengah.

“Nanti pada saat raker itu baru kita sama-sama dengan Provinsi Papua Tengah laporkan (ke Kementerian), rakernya juga belum tahu kapan, tetapi akan dilaksanakan di sini (Mimika),” ungkapnya.

Yanengga berharap realisasi BLK untuk di Mimika bisa terwujud secepatnya. Ia mengaku telah menyampaikan hal tersebut kepada Komisi IX DPR RI yang membidangi Tenaga Kerja.

“Kemarin, kami sampaikan ke komisi IX agar di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN P) soal BLK sudah dibudgetkan (disiapkan dana), agar tahun ini mungkin tahap awal seperti penimbunan bisa dilakukan,” ungkapnya.

Paulus pun mengungkapkan beberapa waktu lalu Pemkab Mimika telah menyerahkan sertifikat tanah ke Kementerian.

“Kita baru serahkan serahkan sertifikat dengan luasan tanah sekitar 6 hektare, sementara kebutuhan itu sekitar 10 hektare,” terangnya.

Lokasi tanah tersebut kata Yanengga berada di Jalan Mayon tepatnya berada di belakang Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang saat ini sedang proses pembangunan.

Advertisements

“Kami berharap sertifikat tanah di SP 5 itu bisa segera diproses di pertanahan sehingga kami nanti mungkin bisa bergeser ke sana, jadi ada dua opsi lokasi tanah,” paparnya.

Soal program yang akan dilaksanakan oleh BLK, menurut Yanengga akan dibahas dengan Disnaker Provinsi.

“Jadi mungkin di BLK Mimika khusus teknik pertambangan, atau seperti apa, Nabire seperti apa, nanti kita lihat,” ujarnya.

Advertisements

Seperti diketahui, Mimika sebenarnya sudah membangun gedung BLK namun hingga saat ini masih belum difungsikan karena terkendala masalah tanah.

 

penulis : Fachruddin Aji
editor : Saldi Hermanto

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan