BKN Tegaskan ASN Mimika yang Mangkir Bisa Diberhentikan Secara Tidak Hormat

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
ASN di Mimika Saat mengikuti apel beberapa waktu lalu. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
ASN di Mimika Saat mengikuti apel beberapa waktu lalu. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia telah mengirimkan surat balasan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mimika menindaklanjuti permohonan Bupati untuk mereformasi birokrasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Surat dengan nomor 1.244 tahun 2021 tanggal 23 Maret 2021 tersebut berisi tentang penegakan terhadap PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja.

Dimana surat tersebut berisi hukuman disiplin, baik itu ringan, sedang, dan berat.

Hukuman berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat atas permintaan sendiri sebagai PNS dan juga pemberhentian dengan tidak hormat akibat tidak mentaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah selama 46 hari kerja atau lebih.

“Ini sudah ditegaskan dalam surat kepala BKN republik Indonesia kepada Bupati Mimika tentang penegakan disiplin PNS yang melanggar kewajiban masuk kerja dan tidak mentaati ketentuan masuk kerja,” kata Sekda Kabupaten Mimika,Papua, Michael Gomar, Jumat (7/5/2021) di Kantor Pusat Pemerintahan.

Untuk itu, kata Gomar, sebagai bagian dari tim Penegakan dan Pengawasan Disiplin ASN (TP2D), ia berharap 65 ASN yang masih mangkir dan sudah dapat surat panggilan agar segera melaporkan diri.

Hal ini agar tim bisa membantu untuk
bisa kembali bekerja dan tidak lagi meninggalkan tugas atau tempat kerja yaitu di Kabupaten Mimika.

Gomar juga mengatakan, TP2D tidak hanya bekerja untuk melihat para ASN yang sudah laporkan diri, tapi juga melakukan pengawasan secara langsung kepada 93 orang yang telah datang memenuhi panggilan pertama.

93 orang teraebut telah menyampaikan alasan – alasan tidak bekerja, dan membuat surat pernyataan.

“Artinya kita tidak mau juga hanya formalitas saja mereka melaporkan diri lalu setelah itu selesai dan tidak aktif lagi, tetapi mereka sudah buat surat pernyataan dan siap untuk kembali bekerja membantu pimpinan OPD. Oleh sebab itu, pimpinan OPD mempunyai tugas mengawasi secara langsung untuk lihat keaktifan kerja mereka di OPD,” pungkasnya.

Reporter: Kristin Rejang
Editor: Batt
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Klemen Tinal dalam Kenangan
Klemen Tinal dalam Kenangan
Baca Juga