JAYAPURA | Bupati Willem Wandik mengatakan, transfer dana dari pusat ke Kabupaten Puncak, Papua mengalami pemotongan sebesar 35 persen, sehingga berpengaruh pada penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak baik Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU).
Kata Wandik, pemotongan dilakukan berkaitan dengan pandemi Covid-19 di Indonesia.
“Jangankan Kabupaten Puncak, Jakarta saja terpotong APBD sampai tinggal 47 persen, karena pajak tidak jalan apalagi kita di Puncak yang hanya berharap ke Jakarta,”tutur Wandik melalui rilis Diskominfo Kabupaten Puncak kepada Seputarpapua.com, Minggu (4/10).
Akibatnya kata Wandik, terjadi pergeseran di pos anggaran dan harus disesuaikan, bahkan ada beberapa kegiatan dibatalkan untuk memenuhi pemotongan 35 persen tersebut.
Terkait kondisi Puncak saat ini disampaikan Bupati dalam sidang rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Puncak Papua, masa sidang pertama tahun anggaran 2020 di ruang sidang DPRD Kabupaten Puncak, Selasa (29/9) hingga ditutup pada Jumat (2/10) oleh Wakil Ketua DPRD Puncak Manasse Wandik, dihadiri oleh Wakil Bupati Puncak Papua Pelinus Balinal.
“Banyak kegiatan yang kita sudah masukan saat pembahasan sidang APBD Induk 2020 pada Bulan november 2019 lalu terpaksa tidak jalan terutama kegiatan-kegiatan fisik yang kita anggap tidak terlalu penting, kita mengambil inisiatif untuk dihilangkan,”tambahnya.
Hal yang kedua, yang dijelaskan oleh Bupati kepada DPRD dalam sidang tersebut, terkait informasi yang beredar di masyarakat Puncak, bahkan sempat menuai demo dari masyarakat dan oknum ASN bahwa ada kesan dana dipotong 35 persen untuk kepentingan pembiayaan tim gugus tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Puncak.
Bupati menegaskan, semua anggapan dan dugaan tersebut tidak benar, karena dana yang disiapkan hanya sedikit saja untuk membantu tim gugus tugas penanganan Covid-19 di Kabupaten Puncak, seperti mempersiapkan fasilitas pencegahan Covid-19 di pintu-pintu masuk penerbangan di Ilaga, Distrik Beoga, Distrik Sinak dan Doufo, serta kerja sama dengan Pemkab Mimika jika ada warga Puncak yang terpapar Covid-19, maka penanganan bisa dilakukan di Kabupaten Mimika.
“Kita di Puncak ini zona hijau, jadi kita mau keluarkan uang besar kan tidak mungkin tidak ada pasien Covid di sini, yang sebenarnya adalah kita siapkan uang sedikit saja, kami pakai untuk tim Covid, untuk beli alat penyemprotan, masker, disenfektan, handzanitaizer dan tempat cuci tangan untuk dibagi ke sekolah, gereja, kantor, dan termasuk biaya sosialisasi ke masyarakat, dan beli beras untuk bantu mahasiswa dan warga Puncak. Jadi tidak benar uang pemotongan 35 persen dari APBD kita pakai biaya tim Covid-19,” jelasnya.
Kemudian terkait bantuan pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp2 miliar kata Bupati digunakan untuk membeli ambulans penanganan Covid-19.
“Bukti semua jelas nanti jika DPRD kurang jelas bisa ditanyakan lansung ke tim anggaran kita,”tambahnya.
Sementara itu wakil Ketua DPRD Puncak Menase Wandik menambahkan bahwa DPRD pada prinsipnya mendukung langkah pemerintah Kabupaten Puncak Papua, terutama untuk mencegah penyebaran Covid-19 terutama serta program pembangunan di Kabupaten Puncak, terutama pembangunan fisik, meski dirinya akui ditahun 2020 ini terjadi pemotongan 35 persen APBD Puncak.
“Kita berharap agar pembangunan dalam kota perlu ditingkatkan, jalan diaspal, sehingga wajah kota ilaga terlihat,” katanya.
Reporter: Fnd
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan