Karenanya, pihaknya bersyukur dengan kehadiran Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo, untuk melihat secara langsung operasional pertambangan Freeport.
Selain itu, telah keluarnya Surat Kesepakatan Bersama (SKB) tiga Kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Kami bersyukur, sekarang ini tailing sudah digunakan untuk kepentingan umum dan menjadi bagian untuk mempercepat dari akselerasi akses jalan. Upaya ini semua bertujuan, agar Papua dan Papua Barat lebih baik dan maju,” tutur Claus.
Sebelumnya, Wamen PUPR Jhon Wempi Wetipo membeberkan pegelolaan tailing ini masih sepenuhnya oleh PTFI. Hal ini bertujuan agar tidak ada konflik kedepannya.
Apalagi tailing ini sudah bisa dimanfaatkan untuk umum, namun yang pastinya ada beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk pemanfaatan tailing tersebut.
“Kalau ini tidak dikelola baik, maka akan ada kapling-kapling dan tailing itu didulang lagi. Dan itu akan terjadi konflik kedepannya. Karenanya, masalah tailing dibawah kendali Freeport, kami hanya memberikan rekomendasi bahwa tailing bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” pungkas Wempi.
Reporter: Mujiono
Editor: Aditra
Tinggalkan Balasan