TIMIKA | Panitia Hari Besar Islam (PHBI) akan berkoordinasi dengan Tokoh Agama dan organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dalam menentukan lokasi tempat pelaksanaan Salat Ied.
Koordinasi ini sebagai tindaklanjut dari bantuan dari Pemda Mimika kepada PHBI untuk mencari lahan, guna melaksanakan Salat Ied.
Sekertaris PHBI Mimika, Roni Irnawan menjelaskan asal usul sehingga Pemda Mimika memberikan bantuan kepada PHBI, untuk mencari lahan sebagai tempat untuk melaksanakan Salat Ied dan Idul Adha.
Rencana pengadaan lahan itu sudah dibicarakan antara Bupati Mimika dengan ormas Islam yang salah satunya adalah PHBI di Pendopo Negara.
“Pertemuan itu terjadi pada 2019 lalu, usai pelaksanaan Salat Idul Adha di Lanud,” kata Roni melalui sambungan telepon selulernya, Minggu (10/4/2022).
Pada pertemuan tersebut Bupati menyampaikan dan mempertanyakan kenapa melakukan Salat Ied di jalan-jalan, bukan di masjid. Bahasa itu merupakan bahasa orang awam Pak Bupati yang belum paham bahwa pelaksanaan Salat Ied harus di tanah lapang.
Bupati kemudian menyampaikan untuk mencari tanah yang dikhususkan untuk pelaksanaan Salat Ied. Dan karena belum memiliki tanah lapang yang besar, maka masjid-masjid itu dibuka untuk pelaksanaan Sholat.
“Jadi ini murni keinginan Pak Bupati untuk memberikan hibah lahan kepada umat Muslim di Mimika,” katanya.
Namun demikian, tindaklanjut setelah pertemuan itu terhenti karena masalah anggaran, yang kita tidak mengetahui apakah karena COVID-19 atau recofusing, sehingga baru tahun ini dianggarkan.
Lanjut Roni, pada kesempatan ini terhadap bantuan dari Pemda Mimika kepada PHBI, perlu pihaknya sampaikan bahwa lahan atau tanah untuk pelaksanaan Salat Ied sampai sekarang belum Ada.
“Karenanya, PHBI membuka peluang untuk memberikan masukan dari masyarakat, tokoh agama, dan ormas Islam untuk membahas masalah tempat yang cukup strategis,” terangnya.
Strategis ini yang dimaksudkan adalah tempatnya yang mudah dijangkau oleh umat muslim. Ini perlu, jangan sampai setelah pengadaan tidak ada jamaah yang datang untuk Salat Ied.
Selain itu, terkait masalah harga tanah yang harus disesuaikan dengan anggaran. Dalam arti, kalau misalnya di kota tetapi tidak sesuai NJOP, maka akan bermasalah.
Karenanya PHBI yang diberikan kepercayaan oleh Pemda Mimika akan terus berkoordonasi dengan seluruh tokoh umat Muslim dan ormas Islam untuk mematangkan perencanaan pengadaan lahan tersebut.
“Mewakili Ormas Islam, kami mengucapkan terimakasih kepada Bapak Bupati atas kebijakan yang sangat baik ini,” ungkapnya.
Perlu diketahui, pada Sabtu (9/4/2022) kemarin di Kantor Pusat Kantor Pemerintahan Daerah, Pemda Mimika menyerahkan bantuan kepada 13 organisasi keagamaan senilai Rp10,8 miliar oleh Sekretaris Daerah Mimika, Michael Gomar, mewakili Bupati Mimika, Eltinus Omaleng.
Adapun organisasi keagamaan penerima bantuan yaitu Masjid Al Azhar Rp200 juta, Madrasah Aliyah DDI Nurul Islam Rp250 juta, Masjid Babussalam Rp500 juta, Masjid Al Mutazam Rp150 juta, Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Rp200 juta. Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Rp2 miliar.
Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rp500 juta, LPTQ Rp1 miliar, Muhammdiyah Rp1,5 miliar, Nahdlatul Ulama Rp1,5 miliar, Persekutuan Gereja Gereja Mimika (PGGM) Rp500 juta, Panitia Hari Besar Islam (PHBI) Rp500 juta, bantuan hibah pembelian tanah untuk salat ied Rp2 miliar.
Tinggalkan Balasan