TIMIKA | Kapolres Mimika, Papua, AKBP I Gusti Gde Era Adhinata mengharapkan dualisme yang terjadi pada lembaga adat bisa segera berakhir. Kedua kubu diharapkan dapat segera bersatu demi kepentingan masyarakat banyak terlebih khusus masyarakat Kamoro.
Hal ini disampaikan Kapolres usai mediasi yang difasilitasi Kepolisian terhadap dua kubu kepengurusan Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) versi Gergorius Okoare dengan Yance Boyau.
Dimana, kedua pihak difasilitasi guna menyelesaikan persoalan terkait kucuran dana dari PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk masyarakat Kamoro yang terdampak lingkungannya dari limbah tailing PTFI, baik itu dana ke Yayasan Peduli Dampak Lingkungan maupun dana perwalian (Trust fund) ke Yayasan Yu Amako.
“Ada dualisme lembaga adat, kita harapkan agar mereka bersatu untuk membangun masyarakat Kamoro ke arah yang lebih baik, menjadi sejahtera dan berpikir ke depan,” kata Kapolres, Rabu (16/12).
Menurut Kapolres, meski dalam mediasi yang dilakukan kedua pihak telah sepakat untuk bersama-sama memajukan Yayasan yang ada, namun hal itu tentunya masih membutuhkan proses, yang mungkin saja bisa memakan waktu.
Tetapi bagi Kapolres, dengan dipertemukannya kedua belah pihak, setidaknya kedua pihak ada niat baik untuk mau bersatu dan bersama-sama membangun masyarakatnya.
“Mereka tadi sudah sepakat untuk bersatu, supaya tidak ada perbedaan-perbedaan lagi, dan itu tentu butuh proses. Kita akan mengawal proses itu demi keamanan dan demi kenyamanan daripada masyarakat Kamoro yang ada di Mimika,” katanya.
Sementara itu menanggapi hal di atas, baik Gergorius Okoare maupun Yance Boyau sama-sama menyampaikan bahwa akan menyelesaikan masalah yang ada secara internal.
- Tag :
- Gery Okuare,
- Lemasko,
- Yance Boyau
Tinggalkan Balasan