TIMIKA | Berbagai upaya dilakukan pemerintah pusat dalam menggeliatkan pembangunan di wilayah perbatasan dengan negara lain, demi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Untuk mewujudkan pemerataan pembangunan tersebut, pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membentuk Badan Percepatan Pembangunan Daerah Perbatasan dengan negara lain. Ketua adhoc badan ini adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
Dari pembentukan badan tersebut, Kamis (17/9), 11 gubernur yang wilayahnya berbatasan dengan negara lain dikumpulkan, melalui pertemuan secara virtual atau online.
Termasuk 54 bupati/walikota dan 222 kepala distrik atau camat se Indonesia.
“Dari hasil pertemuan tersebut, tahun ini Mimika berada di wilayah perbatasan, khususnya Distrik Mimika Timur Jauh. Hal ini patut diapresiasi, karena sebelumnya Mimika tidak pernah masuk,” kata Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob saat ditemui di Hotel Grand Mozza Timika.
John mengatakan, Mimika masuk di wilayah perbatasan negara karena beberapa bulan lalu tim dari Jakarta berkunjung ke Mimika untuk melakukan survei.
Dari kunjungan tersebut, untuk Mimika mengajukan lima distrik, yakni Distrik Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Amar, dan Mimika Barat.
Distrik Mimika Timur Jauh pun dinyatakan masuk dalam perbatasan Negara Australia.
“Setelah dievaluasi, hanya Distrik Mimika Timur Jauh yang disetujui. Sementara distrik lainnya wilayah lautnya lebih dekat dengan Maluku. Sehingga Maluku yang berbatasan dengan Australia,” katanya.
Tinggalkan Balasan