DPR RI Sahkan UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Begini Rangkaiannya

Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima RUU yang diserahkan oleh Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN dapil Sumbar, Guspardi Daus untuk disahkan menjadi UU. (Foto: Capture YouTube DPR RI)
Ketua DPR RI, Puan Maharani menerima RUU yang diserahkan oleh Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN dapil Sumbar, Guspardi Daus untuk disahkan menjadi UU. (Foto: Capture YouTube DPR RI)

TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (17/11/2022) di Jakarta.

Sahnya UU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-10 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022-2023 dengan berbagai agenda, salah satunya adalah pembicaraan tingkat dua terhadap pengambilan keputusan RUU tentang pembentukan provinsi barat daya.

Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani yang mengesahkan dengan ditandai pengetokan palu atas persetujuan semua pihak.

“Selanjutnya kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah RUU ini dapat disetujui dan disahkan menjadi UU. setuju yah semua, setuju,” ucapnya.

Sebelum disetujui, terlebih dahulu dibacakan laporan Komisi 2 DPR RI tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya yang dibacakan oleh Anggota komisi II DPR RI Fraksi PAN dapil Sumbar, Guspardi Daus.

Dikatakan sesuai dengan ketentuan pasal 18 B ayat 1 Undang-undang (UU) NKRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kekhususan tersebut diberikan kepada Provinsi Papua dan Papua Barat melalui UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua nomor atas UU nomor 21 tahun 2021 tentang otsus bagi Provinsi Papua.

Berdasarkan amanat UU tersebut khususnya pasal 76 ayat 2 yang menyatakan pemerintah dan DPR dapat melakukan pemekaran Daerah, Provinsi, dan Kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pembangunan pemerataan peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat serta mengangkat harkat dan martabat OAP dengan memperhatikan aspek hukum, administrasi hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan SDA, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang dan atau aspirasi masyarakat Papua.

Berdasarkan surat Presiden RI nomor R/30/PRES/07/2022 tanggal 2 Juli 2022 perihal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas pemerintah menugaskan menteri dalam megeri, keuangan, perencanaan pembangunan nasional, Kepala Bapenas, dan Menkumham baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk mewakili pemerintah dalam rangka membahas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Serta berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 24 agustus 2022 dengan surat dari pimpinan DPR RI nomor T/925/TW.11.01/08/2022 Tanggal 25 agustus tahun 2022 perihal penugasan untuk membahas RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

“Dalam rangka menindaklanjuti keputusan tersebut kami laporkan rangkaian pembentukan RUU tersebut sebagai berikut,” serunya.

Tanggal 25-27 Agustus 2022 komisi 2 DPR RI melaksanakan kunjungan kerja ke kota Sorong Provinsi Papua Barat untuk mendapatkan masukan terhadap pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Tanggal 29 agustus 2022 komisi 2 DPR RI melaksanakan rapat kerja membicarakan tingkat 1 secara fisik dan virtual dengan pemerintah dan komisi 1 DPR RI dengan acara penjelasan keterangan DPR RI pandangan pemerintah, pandangan komite 1 DPR RI menyarankan, menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM serta pembentukan panja.

Tanggal 30 Agustus 2022 dilakukan rapat Panja, guna membahas DIM terkait pasal-pasal yang bersifat substansif.

Tanggal 31 Agustus 2022 dilakukan rapat kerja untuk melakukan pembahasan DIM terkait dengan pasal-pasal yang bersifat substansif serta dilanjutkan dengan rapat tim pengurus dan sinkronisasi dalam rangka merumuskan dan mensinkronisasikan dan menyempurnakan pasal-pasal yang terdapst dalam RUU tersebut sesuai yang ditugaskan oleh panja.

Kemudian tanggal 5 september 2022 panja komisi 2 DPR ri melakuman rapat dengar pendapst umum dengan pejabat gubernur papua barat, DPR, Papua Barat , Majelis Rakyat Papua Barat, serta beberapa Bupati dalam rangka menerima aspirasi terkait pembahasan RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.

Kemudiam tanggal 5 September 2022 dilakukan rapat kerja dengan agenda laporan hasil pembahasan pada tingkat Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin).

Tanggal 12 Sept 2022 panja telah melakukan finalisasi pembahasan terhadap RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, dan telah menghasilkan draf final RUU tentang pembentukan provinsi papua barat daya untuk dilaporkan ke raker tingkat 1.

Selanjutnya sore hari tanggal 12 September 2022 dilakukan raker tingkat 1 secara fisik dan virtual antara komisi 2 dengan komite 1 DPR RI menteri dalam negeri, menteri keuangan, pihak perencanaan pembangunan nasional, Bappenas dan Kemenkumham serta Kepala Badan informasi bioparsial dengan acara pengantar ketua rapat, laporan panja , pendapat akhir fraksi-fraksi, pendapat akhir komite 1 DPR RI dan pemerintah, pengambilan keputusan dan penandatanganan pengesahan draf RUU untuk pembentukan papua barat daya beserta peta wilayahnya.

“Pada acara raker tingkat 1 pengambilan keputusan tersebut, secara bulat dan sepakat menyetujui untuk meneruskan pembahasannya pada pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan dalam Rapat paripurna DPR RI,” ungkapnya.

Pihaknya juga menyampaikan bahwa dengan disetujuinya RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya mereka berharap kebijakan Otsus bagi Provinsi Papua tidak hanya dapat mengatasi permasalahan konflik melainkan juga mempercepat pembangunan di Provinsi Papua Barat.

Adapun tujuan pemekaran provinsi di Papua berdasarkan pasal 93 peraturan pemerintah nomor 106 tahun 2021 tentang kewenangan dan kelembagaan kebijakan Otsus provinsi Papua pemekaran ditujukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan, mempercepat peningkatan pelayanan publik, mempercepat kesejahteraan, dan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat.

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.