DPRD Mimika: BPS dan Dinsos Harus Sinkronkan Data Penerima Bantuan Sosial

TIMIKA | Anggota Komisi C DPRD Mimika, Provinsi Papua meminta Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Dinas Sosial (Dinsos) setempat dapat menyinkronkan data warga miskin penerima bantuan sosial di wilayah itu.

Wakil Ketua Komisi C, DPRD Mimika, Martinus Walilo mengatakan, hal ini dimaksud agar tidak terjadi permasalahan terkait penyaluran bantuan sosial dan penyaluran bisa lebih tepat sasaran.

Persoalan ini juga telah disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi C DPRD Mimika ke kantor BPS, Kamis (25/6).

“Kita mau supaya BPS dan Dinsos harus benahi masalah data ini, mengingat selama ini penyaluran BST (bantuan sosial tunai) selalu menuai protes dari masyarakat, karena ada warga miskin tapi tidak dapat, ada yang mampu justru dapat,” kata Martinus Walilo saat ditemui di Gedung DPRD Mimika, Kamis.

Bahkan, kata dia, persoalan yang seharusnya melibatkan banyak pihak dan butuh keseriusan ini, membuat pihaknya wacanakan membentuk tim khusus penanggulangan kemiskinan, layaknya seperti yang ada di Kabupaten Merauke.

Namun tentu saja hal itu akan di bahas dan di koordinasikan dengan melibatkan pemerintah maupun lembaga lainnya.

“Seperti di Merauke, sudah ada tim penanggulangan kemiskinan. Itu guna mengawasi persoalan penyaluran bantuan kepada masyarakat supaya benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Kepala BPS Mimika Trisno L. Tamanampo mengatakan, untuk sinkronisasi data penduduk khususnya yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial, perlu ada pertemuan antar tim penanggulangan kemiskinan yang dikoordinir langsung oleh Pemerintah Kabupaten Mimika.

“Prinsipnya BPS siap membantu pemkab dalam hal data lapangan, pemberian masukan dan hal lainnya,” kata Trisno.