DPRD Mimika Dorong Pemerintah Segera Cairkan Deviden Saham Freeport

PERTEMUAN - Suasana pertemuan antara Pansus Divestasi Saham PT Freeport DPRD Mimika dengan tim divestasi Pemkab Mimika. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)
PERTEMUAN | Suasana pertemuan antara Pansus Divestasi Saham PT Freeport DPRD Mimika dengan tim divestasi Pemkab Mimika. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)

TIMIKA | DPRD Mimika terus berupaya memberikan dukungan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika dalam pelaksanaan pembangunan.

Salah satu dukungan yang dilakukan adalah dengan membentuk panitia khusus (Pansus) divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Pansus ini sendiri bertujuan mendorong Pemkab Mimika untuk segera mencairkan dana divestasi saham PT Freeport Indonesia yang berupa deviden.

Hal ini dikarenakan, sejak dimulainya proses divestasi saham PT Freeport Indonesia pada tahun 2018 lalu, sampai dengan 2022 ini deviden tersebut belum bisa dicairkan.

Pansus divestasi saham PT Freeport Indonesia kemudian pada Senin (24/10/2022) melakukan audiens dengan tim divestasi saham Pemkab Mimika. Tujuannya guna mengetahui perkembangan dan kendala-kendala untuk dicarikan solusinya.

Dalam pertemuan itu pihak Pemkab dihadiri Plt Bupati Mimika Johannes Rettob, serta tim divestasi (Kepala Inspektorat, Bapenda, Bagian Hukum, dan perwakilan BPKAD).

“Pertemuan ini bertujuan untuk mendukung Pemkab Mimika bagaimana mempercepat pencairan dana divestasi yang berupa deviden,” kata Ketua Pansus divestasi saham PT Freeport Indonesia Lexy David Lintuuran.

Lexy mengatakan, untuk divestasi saham PT Freeport Indonesia pemerintah pusat melalui PT Inalum telah membeli 51 persen saham Freeport.

Dari 51 persen tersebut, Papua mendapatkan 10 persen yang dibagi 3 persen untuk Pemprov Papua dan 7 persen untuk Pemkab Mimika.

Dari 7 persen itu Pansus DPRD Mimika bertugas untuk mendukung tim divestasi pemerintah daerah, agar secepatnya dana ini dicairkan. Walaupun sampai saat ini masih ada beberapa kendala, yakni pada penandatanganan akte notaris.

“Kami akan bersama-sama tim divestasi Pemkab Mimika untuk ke Jayapura maupun Jakarta, agar secepatnya akte segera dibuat. Kami akan bicara kepada Inalum, agar dana itu segera dicairkan,” ujarnya.

Menurut Lexy, pencairan deviden ini didorong DPRD Mimika melalui pansus, karena sudah terlalu lama proses berjalan tetapi tidak juga bisa dicairkan, padahal prosesnya sejak 2018.

Advertisements

Hal ini karena, adanya beberapa hal, seperti masalah koordinasi yang membuat prosesnya lambat. Misalnya, dari Pemprov Papua membuat keputusan sendiri untuk penetapan akte notaris tanpa koordinasi dengan Bupati Mimika.

“Hal-hal inilah yang membuat lambat, sehingga penandatanganan akte notaris pun juga belum terlaksana,” tuturnya.

Dikatakan Lexy, jika dana ini dicairkan, maka manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat Mimika. Sebab, akan dikelola oleh Perusda Mimika untuk masyarakat, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi.

Advertisements

“Menyangkut nilainya, kami belum tahu. Tapi yang jelas Presiden pernah sampaikan bahwa Freeport memberikan kontribusi kepada pemerintah melalui pajak sebesar 7,4 miliar dolar. Kalau dikonversi ke rupiah rp115 triliun,” jelasnya.

Sementara Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan, permasalahan sampai saat ini kenapa belum ada pencairan deviden saham PT Freeport Indonesia ada pada akte notaris.

Dimana, akte notaris ini merupakan kesepakatan antara Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkait pembagian saham. Kalau akte notaris itu sudah ditandatangani, maka akan masuk tahap selanjutnya.

Advertisements

Tetapi, kalau terkait daerah otonom baru (DOB), maka bisa jadi itu menjadi urusan Pemprov Papua. Kalau untuk kabupaten akan tetap tidak akan berubah.

“Intinya masalah divestasi saham saat ini ada pada penandatanganan akte notaris. Kalau itu sudah, maka akan masuk tahap selanjutnya,” katanya.

Terkait kepemilikan masyarakat, Plt Bupati menyampaikan, 7 persen saham itu adalah milik Pemkab Mimika dan kepada masyarakat pemilik hak ulayat serta korban permanen. Kalau begitu, maka tinggal Pemkab yang mengatur 7 persen tersebut.

Menyangkut berapa besarannya ibelum dibicarakan. Karena yang terpenting adalah 7 persen itu sah. Kalau sudah cair, maka akan ada pembicaraan lainnya yang lebih lanjut.

Advertisements

“Kalau 7 dan 3 persen itu sudah ditangan, maka kita bisa atur,” ujarnya.

Menurut John, saat ini yang terpenting menyelesikan akte notaris, untuk masuk tahap berikutnya.Tetapi, kalau mau dari awal lagi, maka harus kembali ke tahap 1.

Padahal, ada langkah selanjutnya yang bisa dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

“Kalau itu disetujui dan diatur dalam RUPS tidak masalah bagi saya. Karena tidak ada kepentingan apapun. Tapi intinya, bagaimana kita bisa menikmati hasil deviden,” ungkapnya.

penulis : Mujiono
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan