DPRD Mimika: Pemulangan Anak-anak di Panti Rehabilitasi Eme Neme Yauware Dampak dari APBD 2021

Karel Gwijangge
Karel Gwijangge

TIMIKA | Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika, Papua, Karel Gwijangge menegaskan, pemulangan anak-anak di panti rehabilitasi Eme Neme Yauware yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Mimika merupakan dampak dari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 yang tidak sehat.

“Apa yang terjadi sekarang ini di Dinsos karena APBD sekarang tidak pro rakyat, dan bisa dibilang tidak sehat, ” kata Karel di Kantor DPRD Mimika, Selasa (22/02/2021).

Karel yang juga Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Mimika menceritakan, pada pra pembahasan APBD 2021 yang dilakukan selama dua minggu, antara tim anggaran eksekutif Pemkab Mimika dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika dilakukan dengan panjang lebar, sampai terjadi ‘walk out’ (keluar rapat) oleh anggota Dewan.

Hal ini terjadi, karena penyusunan APBD 2021 tidak pro rakyat tetapi pro pemerintah. Sehingga ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika memiliki anggaran yang sangat kecil.

“Pada saat penetapan APBD 2021, dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menolaknya, karena tidak pro rakyat,” kata Karel.

Bayangkan saja, APBD 2021 besarannya Rp3,6 triliun atau tepatnya sebesar Rp. 3.639.754.268.763,-. Dari besaran itu, Rp2,2 triliun untuk biaya tidak langsung, seperti gaji pegawai dan lainnya. Namun, besaran itu dianggap kecil oleh pemerintah daerah.

IKLAN-TENGAH-berita

Selebihnya untuk membayar hutang 800 miliar dan selanjutnya diperuntukkan bagi OPD-OPD dilingkup Pemkab Mimika, yang kurang lebih Rp600 miliar.

“Dengan sisa anggaran 600 miliar tersebut dibagi beberapa OPD, pos bantuan, dan lainnya,” terangnya.

Prev1 of 2

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar