DPRD Mimika: Pemulangan Anak-anak di Panti Rehabilitasi Eme Neme Yauware Dampak dari APBD 2021

TIMIKA | Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kabupaten Mimika, Papua, Karel Gwijangge menegaskan, pemulangan anak-anak di panti rehabilitasi Eme Neme Yauware yang dikelola oleh Dinas Sosial (Dinsos) Mimika merupakan dampak dari penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021 yang tidak sehat.

“Apa yang terjadi sekarang ini di Dinsos karena APBD sekarang tidak pro rakyat, dan bisa dibilang tidak sehat, ” kata Karel di Kantor DPRD Mimika, Selasa (22/02/2021).

Karel yang juga Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Mimika menceritakan, pada pra pembahasan APBD 2021 yang dilakukan selama dua minggu, antara tim anggaran eksekutif Pemkab Mimika dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Mimika dilakukan dengan panjang lebar, sampai terjadi ‘walk out’ (keluar rapat) oleh anggota Dewan.

Hal ini terjadi, karena penyusunan APBD 2021 tidak pro rakyat tetapi pro pemerintah. Sehingga ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemkab Mimika memiliki anggaran yang sangat kecil.

“Pada saat penetapan APBD 2021, dari Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan menolaknya, karena tidak pro rakyat,” kata Karel.

Bayangkan saja, APBD 2021 besarannya Rp3,6 triliun atau tepatnya sebesar Rp. 3.639.754.268.763,-. Dari besaran itu, Rp2,2 triliun untuk biaya tidak langsung, seperti gaji pegawai dan lainnya. Namun, besaran itu dianggap kecil oleh pemerintah daerah.

Selebihnya untuk membayar hutang 800 miliar dan selanjutnya diperuntukkan bagi OPD-OPD dilingkup Pemkab Mimika, yang kurang lebih Rp600 miliar.

“Dengan sisa anggaran 600 miliar tersebut dibagi beberapa OPD, pos bantuan, dan lainnya,” terangnya.

Untuk itu, lanjut Karel, banyak program di OPD-OPD yang tidak diakomodir, seperti beasiswa, Dinsos, dan hampir semua dinas.

Misalnya, di Dinsos yang programnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, seperti membiayai anak-anak di panti rehabilitasi, anggaran untuk 2021 ini kurang lebih sebesar Rp1,8-Rp2 miliar.

Lanjutnya, dengan besaran anggaran seperti itu, bagaimana bisa membiayai anak-anak di panti tersebut.

“Di 2021 ini, tidak hanya Dinsos yang akan mendapatkan dampak dari APBD yang tidak pro rakyat. Tapi akan ada beberapa OPD yang akan mengalami kekecewaan, termasuk di bidang ekonomi. Karena tidak bisa berbuat banyak dalam menjalankan program-programnya,” ujarnya.

“Kalaupun ada OPD yang bisa menjalankan programnya, berarti dapat anggaran besar, seperti Dinas Pekerjaan Umum (DPU), Dinas Perhubungan, Bappeda, Bapenda, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD),” katanya.

Ia menambahkan, padahal ada hal-hal penting yang seharusnya menjadi perhatian, khususnya menyangkut masyarakat. Serta menyangkut pengembangan kualitas sumber daya manusia, misalnya beasiswa, pendidikan, dan lainnya.

“Jadi, kami Banggar di DPRD Mimika tahun ini gagal. Karena pada saat pra pembahasan sampai penetapan tidak bisa menjalankan fungsi budgeting atau anggaran,” ungkapnya.