DPRD Mimika Sahkan Perda Penyertaan Modal di PT Papua Divestasi Mandiri

SERAHKAN - Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng menyerahkan dokumen Perda non APBD kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng. Foto: Anya Fatma/SP
SERAHKAN | Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng menyerahkan dokumen Perda non APBD kepada Bupati Mimika Eltinus Omaleng. (Foto: Anya Fatma/SP)

TIMIKA | Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mimika, Papua akhirnya menetapkan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Perda ini ditetapkan dalam Rapat Paripurna IV masa sidang III tentang pendapat akhir fraksi terhadap Ranperda non APBD di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Mimika, Selasa (13/10).

Sekretaris Dewan, Ananias Faot mengatakan, dua Ranperda dimaksud diantaranya Ranperda penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mimika kepada perusahaan PT Papua Divestasi Mandiri.

Selain itu, Ranperda tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada perusahaan PT Mimika Abadi Sejahtera.

“DPRD Mimika Menyetujui dan menetapkan ranperda sebagaimana dimaksud menjadi peraturan daerah Kabupaten Mimika tahun 2020,” katanya saat membacakan keputusan usai rapat paripurna.

Lanjutnya, semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Mimika.

Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Mimika Robby Kamaniel Omaleng didampingi Wakil Ketua Aleks Tsenawatme dan Johanes Felix Helyanan.

Bupati Mimika Eltinus Omaleng beserta Penjabat Sekda Jenny Usmani dan seluru pimpinan OPD dan Forkopimda juga turut menghadiri rapat paripurna.

Anggota Fraksi Mimika Bangkit, Reddy Wijaya saat menyampaikan pandangan akhir fraksi, menyampaikan bahwa Fraksi Mimika Bangkit memandang bahwa Ranperda pendirian badan usaha milik daerah dalam hal ini PT Papua divestasi Mandiri dan PT Mimika abadi Sejahtera merupakan bagian dari upaya pemenuhan tujuan bernegara yang termuat dalam undang-undang 1945 yakni memajukan kesejahteraan rakyat secara nasional lebih khusus Kabupaten Mimika.

Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting sebagai payung hukum dalam mengelola kepemilikan saham 7% PT Freeport Indonesia dan aset-aset daerah lainnya yang akan meningkatkan pendapatan asli bagi Kabupaten Mimika.

“Kami sangat mengharapkan dengan ditetapkan Perda ini akan memberikan dampak positif dan dapat membuka peluang kerja dan usaha diberbagai bidang. Oleh karena itu, kami fraksi Mimika bangkit berharap akan ada pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia yang berdaya saing sesuai dengan perkembangan global,” katanya.

Lanjutnya, dilain pihak dengan adanya peraturan daerah ini masyarakat akan mendapatkan kepastian hukum mengenai pengelolaan saham 7% PT Freeport secara adil dan merata terutama bagi kedua suku pemilik hak ulayat dan masyarakat yang terkena dampak permanen akibat operasi tambang PT Freeport Indonesia.

Advertisements

“Kami berharap dengan hadirnya Perda ini Pemda segera menyusun langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dalam penerapan Perda dimaksud dan terhadap ketentuan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut agar segera ditindaklanjuti,” tutupnya.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Batt

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan