TIMIKA | DPRD Kabupaten Puncak Papua, Provinsi Papua Tengah mulai membahas rancangan APBD Perubahan dan Ranperda non APBD tahun 2022.
Pembahasan ini dilaksanakan dalam rapat paripurna pembukaan sidang di Hotel Horison Ultima, Timika, Rabu (21/9/2022).
Ketua DPRD Puncak, Lukius Newegalen mengatakan, rapat paripurna ini merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan anggaran antara DPRD dan Pemkab Puncak sesuai UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara.
Berkaitan dengan itu, anggota dewan meminta Pemkab agar tetap melaksanakan mekanisme penyusunan anggaran daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
“Kami minta agar pokok pikiran dewan yang merupakan aspirasi masyarakat dapat diterima oleh pemerintah dalam Ranperda APBD Perubahan,” kata Lukius.
Wakil Bupati Puncak Papua, Pelinus Balinal pada kesempatan yang sama menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada pimpinan, dan anggota dewan atas dukungan dan kerjasama sehingga sidang ini dapat terlaksana.
Lebih lanjut, kata dia, akibat perubahan APBN sehingga pemerintah daerah diharuskan menyesuaikan postur dan rincian APBD.
Terkait inflasi yang sedang terjadi menunjukkan keadaan keuangan negara yang kritis.
“Sehinggga untuk mengatasi ini setiap daerah menyiapkan dana 2 persen dari APBD, atau untuk Kabupaten Puncak itu Rp18-20 miliar,” tuturnya.
Ia menambahkan, semua penetapan proyeksi pada APBD Perubahan ini dibuat berdasarkan kebijakan Pemda demi kelancaran pemerintahan.
“Ini bukan berarti kita mengabaikan aspirasi, tapi karena keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang kita miliki,” pungkasnya.
- Tag :
- Bahas APBD,
- DPRD Puncak,
- Pemkab Puncak,
- Puncak
Tinggalkan Balasan