seputarpapua.com

Dua Tuntutan Besar Buruh pada May Day 2021

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Ilustrasi

TIMIKA | Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menuntut dua hal kepada Pemerintah pada momentum Hari Buruh Sedunia, Sabtu (1/5/2021).

Dalam siaran pers yang diterima seputarpapua.com, Ketua Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengajak seluruh pekerja, organisasi serikat pekerja dan rakyat Indonesia untuk terus melakukan perjuangan menuntut pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja dan juga pengusutan kasus-kasus korupsi yang menyengsarakan rakyat Indonesia.

“Dua tema besar inilah yang akan disuarakan oleh Aspek Indonesia dalam memperingati Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021,” tegas Mirah.

Terkait tema pertama yaitu tuntutan pembatalan omnibus law UU Cipta Kerja, menurutnya, Aspek Indonesia sebagai bagian dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan gugatan judicial review yang diajukan oleh KSPI, untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

“Secara formil, pembentukan UU Cipta Kerja dinilai tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945,” ujarnga.

Menurut Mirah, secara materil UU Cipta Kerja telah berdampak pada hilangnya hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa mendapatkan jaminan kepastian pekerjaan, jaminan kepastian upah dan jaminan sosial.

UU Cipta Kerja, dijelaskan, telah menghapus dan menghilangkan hak konstitusional warga negara yang sebelumnya ada pada UU Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003. Hilangnya upah minimum kota/kabupaten, hilangnya hak pesangon bagi pekerja yang diputus hubungan kerja (PHK), hilangnya perlindungan hukum untuk pekerja karena pengusaha dapat melakukan PHK sepihak tanpa melalui putusan pengadilan.

“Selain itu UU Cipta Kerja juga akan menciptakan praktek eksploitasi yang semakin parah terhadap pekerja melalui sistem kerja kontrak dan outsourcing serta sistem upah per jam,” tegasnya.

Terkait tema besar kedua, Aspek Indonesia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk serius dan tuntas dalam memimpin pemberantasan kasus korupsi yang sangat merugikan rakyat Indonesia.

“Di saat rakyat sedang turun daya belinya dan semakin susah karena pandemi, maka terhadap para pelaku korupsi yang telah merampok uang rakyat, sepantasnya dihukum seberat-beratnya tanpa ampun,” tegas Mirah.

Aspek Indonesia menyoroti kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 16,8 triliun, kasus korupsi PT Asabri yang merugikan negara sebesar Rp 23,73 triliun, dan dugaan korupsi pengelolaan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan yang kerugiannya diperkirakan mencapai Rp20 triliun.

Dijelaskan, Aspek Indonesia bersama KSPI dan berbagai elemen serikat pekerja dan mahasiswa akan meramaikan peringatan Hari Buruh Internasional melalui berbagai aksi, baik secara fisik maupun virtual.

“Untuk aksi virtual KSPI akan mengusung 3 tagar/hastag utama, yaitu #cabutomnibuslaw, #batalkanuuciptakerja , dan #penuhihakburuh,” terang Mirah.

Perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurutnya, harus terus disuarakan.

“Karena UUD 1945 telah menjamin hak konstitusional setiap warga negara untuk bisa mendapatkan jaminan pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan,” pungkas Mirah Sumirat.

Reporter: Yonri
Berita Terkait
Baca Juga