00
Hari
00
jam
00
Menit
00
Detik
Banner_atas

Empat Bupati Sepakati Masalah Tapal Batas dengan Bupati Mimika

Anggota DPRD Tuntut Hak, Bupati Eltinus: Tidak Kerja Kok Tuntut Hak
Eltinus Omaleng

TIMIKA | Empat Bupati di Provinsi Papua telah menandatangani kesepakatan bersama Bupati Mimika Eltinus Omaleng terkait permasalahan tapal batas dengan Kabupaten Mimika.

Empat Bupati itu diantaranya, Bupati Puncak, Bupati Asmat, Bupati Intan Jaya dan Bupati Paniai.

“Sudah ada kesepakatan bersama antara bupati bupati. Bupati puncak, Asmat, Intan Jaya semua sudah clear dengan Bupati Mimika,” kata Bupati Mimika Eltinus Omaleng di Timika, Rabu (25/3).

Sementara itu, adapun Bupati Deiyai yang belum menandatangani kesepakatan tersebut karena tidak menghadiri pertemuan itu.

iklan_lokal_dalam_berita

“Yang belum itu bupati Deiyai. Bupati Deiyai itu pun dipanggil tapi tidak hadir,” ujar Bupati.

Bupati Eltinus menyebut, Dirjen Kemendagri akan kembali menyurat kepada Bupati Deiyai, dan jika masih tidak hadir maka kesepakatan yang telah ditandatangani itu akan disahkan.

Selain Bupati Deiyai, Bupati Dogiyai dan Bupati Kaimana, Papua Barat juga belum menandatangani kesepakatan itu.

“Dari Dirjen menyurat sekali lagi kalau dia tidak hadir maka apa yang sudah di oke kan terkait tapal batas itu akan ditetapkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Bupati Eltinus mengatakan, kesepakatan itu nantinya akan dibuatkan dalam peraturan Mendagri sebagai administrasi kenegaraan.

“Kesepakatan itu nanti akan dibuat secara administrasi negara dengan peraturan Mendagri sehingga itu perlu dipakai,” katanya.

Menurutnya, sebelum administrasi tapal batas ini, sudah ada terkait batas-batas hal ulayat maupun wilayah adat. Namun administrasi ini juga diperlukan.

“Tapi sebelum administrasi tapal batas ini kan sebelumnya kan batas-batas hak ulayat, wilayah adat itu kan semua sudah ada,”

“Untuk per jelas KTP dari kabupaten mana kabupaten mana itu yang mereka mau data penduduk dari tiap kabupaten,” kata Bupati.

Eltinus menambahkan, permasalahan tapal batas ini bukan hanya antara daerah, tetapi juga antara daerah dengan negara tetangga.

Ini bertujuan untuk mendata data kependudukan warga negara Indonesia.

“Bukan tapal batas di daerah saja tapi tapal batas dengan negara-negara lain. Seperti Papua dengan PNG, Kemudian dari Malaysia dengan Indonesia,” tambahnya.

 

Reporter: Anya Fatma
Editor: Aditra

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar