Evaluasi APBD 2023 akan Dikoordinasikan Pemkab Mimika ke Kemendagri

Plt Bupati Mimika Johannes Rettob
Plt Bupati Mimika Johannes Rettob

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Papua Tengah, akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.

Hal ini perlu dilakukan mengingat evaluasi  APBD sebelumnya dilakukan di Jayapura, karena Kabupaten Mimika masih bagian dari Provinsi Papua.

Namun saat ini, Mimika masuk dalam Provinsi Papua Tengah bersama 6 kabupaten lainnya, yakni Nabire, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyai.

“Apakah evaluasi APBD tahun anggaran 2023 tetap di Papua atau di Papua Tengah, kami akan berkoordinasi dengan Kemendagri,” kata Plt Bupati Mimika Johannes Rettob saat pidato penutupan pembahasan RAPBD Mimika tahun anggaran 2023 di ballroom Grand Mozza Hotel, Jumat (25/11/2022) kemarin.

Dalam pidatonya, John sapaan karib Plt Bupati Mimika mengajak legislatif dan eksekutif untuk bekerja sama dalam melaksanakan tupoksi masing-masing demi kemajuan pembangunan dan masyarakat.

Adapun catatan yang disampaikan tujuh Fraksi DPRD Mimika pada pandangan umum dan akhir, akan menjadi perhatian penuh pihak eksekutif, sehingga memperkaya dokumen APBD 2023 yang sudah disepakati.

“Kami mengapresiasi seluruh anggota DPRD Mimika yang telah membahas APBD tahun anggaran 2023. Dimana APBD yang telah disepakati ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangan-undangan yang efektif, efisien, dan akuntabel,” katanya.

Kata dia, dengan adanya sinergitas dan kerjasama antara legislatif dan eksekutif, maka hasil dari program yang sudah direncanakan dalam APBD dapat dinikmati oleh segenap masyarakat.

Pemkab Mimika, kata John, sangat terbuka menerima pengawasan yang dilakukan anggota DPRD Mimika.

“Kami sangat konsisten memperbaiki pembangunan di segala bidang yang bertujuan target pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai dan terwujud,” ujarnya.

John menambahkan, beberapa kesepakatan yang telah dicapai dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2023 dapat berperan sebagai instrumen fiskal daerah yang merupakan rencana kerja tahunan pemerintah daerah.

Tentunya, hal in memperhatikan kebutuhan nyata, sehingga hasilnya dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat Mimika.

“Setelah ini kepada TAPD agar segera berkoordinasi untuk melakukan rasionalisasi APBD 2023, sesuai catatan fraksi-fraksi DPRD Mimika,” ungkapnya.

Perlu diketahui, berdasarkan nota keuangan yang dibacakan John pada pembukaan Rapat Paripurna DPRD tentang pembahasan RAPBD Mimika tahun anggaran 2023, pada Rabu (23/11/2022), diketahui bahwa pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp5.130.288.949.668,00.

Besaran ini terdiri dari pendapatan asli daerah yang ditargetkan Rp2.013.361.421.322,00, dan pendapatan dana transfer direncanakan sebesar Rp3.116.927.528.346,00.

Mengenai belanja daerah, dianggarkan sebesar Rp5.125.288.949.668,00 yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Untuk pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2023, direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) merupakan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp5.000.000.000,00.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Mujiono
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.