TIMIKA | Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) Mimika telah menyelesaikan kegiatan forum OPD dan menghasilkan 298 program yang diusulkan 18 distrik untuk tahun 2023.
Pada pelaksanaannya, 18 distrik mengusulkan 641 program dimana 343 ditolak dan 298 diterima oleh 23 OPD teknis.
Forum Perangkat Daerah ini ditutup oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Michael R Gomar pada Jumat (25/3/2022).
Kepala Bappeda Mimika, Ir Yohana Paliling mengatakan, sebagian besar program yang ditolak ini tentu beralasan, seperti ada program yang ternyata sudah ada dalam program tahhun 2022.
Ada juga program yang diusulkan oleh distrik seharusnya masuk dalam program yang menggunakan dana desa.
Selain itu, ada juga program-program yang dinilai belum prioritas dan juga harus melalui tahapan perencanaan dan memastikan status lahan.
“Misalnya di Dinas PU mau buat jalan dan jembatan harus dilihat dulu mungkin lahannya belum beres. Pokoknya masalah yang harus ada perencanaan dan belum menjadi prioritas itu yang di tolak. Saya lihat juga ini yang ditolak lebih banyak dari pada diterima,” kata Yohana.
Yohana mengatakan, program yang diterima maupun ditolak tidak dilakukan sepihak oleh OPD, tetapi atas kesepakatan bersama degan distrik.
Selain usulan dari disstrik, akan ada juga dari hasil-hasil reses anggota DPRRD yang dituangkan dalam pokir.
Usulan dari pokir DPRD ini akan dibahas dalam musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbangda) yang dijadwalkan pada April mendatang.
“Ada juga usulannya itu sudah ada di OPD. Mungkin usulan yang lalu-lalu karena keterbatasan anggaran atau ada masalah lain sehingga belum berjalan. Bisa juga kegiatan lanjutan, itulah yang di Musrenbang diketemukan dan diverifikasi,” jelas Yohana.
Sementara Sekda Mimika, Michael R Gomar mengatakan salah satu masalah dalam proses perencanaan pembangunan terletak pada proses untuk menentukan pilihan program kegiatan prioritas yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Mimika.
Di sisi lain pemerintah juga dihadapkan pada keterbatasan sumber daya terutama sumber daya penganggaran dan yang paling penting adalah penyatuan persepsi dan program kegiatan yang dilaksanakan di distrik, kelurahan dan juga lintas sektor OPD.
“Program kegiatan tersebut adalah menjadi program prioritas bagi kebutuhan perencanaan pembangunan yang strategis bagi Kabupaten Mimika di masa yang akan datang khususnya di tahun 2023,” kata Gomar.
Dikatakan, dalam forum gabungan ini semua pihak dapat saling menyempurnakan dan juga mempersatukan komitmen untuk menyusun rancangan-rancangan kerja Pemkab Mimika tahun 2023 yang akan diimplementasikan secara bersinergi dan berkolaborasi secara bersama-sama.
Lebih lanjut, kesepakatan ini bertujuan untuk menetapkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memastikan program-program yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk disepakati dan dibahas bersama stakeholder juga unsur legislatif pada saat pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tahun 2023.
“Program kegiatan yang sudah disampaikan oleh pemerintah distrik dengan OPD teknis menjadi tanggung jawab kita, tidak lagi menjadi tanggung jawab tim anggaran pemerintah daerah tetapi kita bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk memastikan bahwa kebutuhan program dan kegiatan itu benar-benar bisa dilaksanakan di tahun anggaran 2023,” jelasnya.
Gomar mengatakan, program-program yang sudah dibahas secara harus benar-benar menjadi tanggungjawab dan diprioritaskan untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan target dan sasaran yang telah disepakati.
“Dan juga benar-benar masyarakat selaku penerima manfaat program dan kegiatan bisa mendapatkan manfaat dan dampak dari hasil pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, dengan tema pembangunan yang sudah dirancang sebagai rancangan awal RKPD tahun 2023 itulah yang menjadi benang merah. Artinya, yang menjadi prioritas di tahun anggaran 2023 benar-benar OPD teknis dan kepala distrik sudah bisa merancang dan merencanakan dari sekarang.
“Jangan sampai akhirnya di tengah perjalanan ada perubahan dan program kegiatan yang menjadi prioritas itu justru tidak terakomodir di tahun anggaran 2023. Dan juga program kegiatan yang kita sudah sepakat ini tidak bisa lagi diotak-atik atau diganti pada saat sudah penetapan,” tambahnya.
- Tag :
- Forum OPD,
- Musrenbang,
- Program Distrik
Tinggalkan Balasan