Forum Peduli Masyarakat Mimika Minta DPRD Bentuk Pansus Terkait Pesawat Milik Pemda

AKSI | Aksi damai yang dilakukan Forum Peduli Masyarakat yang meminta DPRD Mimika segera membentuk Pansus terkait kepemilikan pesawat milik Pemkab Mimika. (Foto: Muji/SP)
AKSI | Aksi damai yang dilakukan Forum Peduli Masyarakat yang meminta DPRD Mimika segera membentuk Pansus terkait kepemilikan pesawat milik Pemkab Mimika. (Foto: Muji/SP)

TIMIKA | Forum Peduli Masyarakat Mimika meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, Papua segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait pesawat milik Pemkab Mimika.

Permintaan ini disampaikan dalam aksi demo damai yang dilakukan di Kantor DPRD Mimika, Selasa (24/11).

Pengunjuk rasa membawa beberapa pamflet, yang bertuliskan, antaralain, “Hentikan kerjasama pemda dan PT Asian one air dalam pengoperasian pesawat Pemda Mimika”, “Stop praktek KKN dalam pengoperasian pesawat Pemda Mimika”, “Stop pesawat Pemda Mimika dijadikan bisnis pribadi”, “Percayakan pesawat Pemda Mimika kepada putra putri daerah”, “KPK segera usut tuntas korupsi dalam pembelian pesawat Pemda Mimika”, “DPRD Mimika segera bentuk pansus pesawat Pemda Mimika”.

Aksi damai dari Forum Peduli Masyarakat Mimika ini diterima Ketua Komisi A Daud Bunga didampingi anggota lainnya Iwan Anwar, Yustina Timang, Saleh Al-hamid, Amandus Gwijangge dan Sasiel Abugau.

Ketua Forum Peduli Masyarakat Mimika, Nalio Jangkup mengklaim, keberadaan pesawat milik Pemkab Mimika belum pernah dirasakan oleh masyarakat Mimika baik pegunungan maupun pesisir pantai.

“Masyarakat terus bertanya-tanya dimana pesawat milik pemda itu. Ini karena masyarakat kesulitan transportasi udara. Terlebih lagi sebentar lagi peringatan Hari Raya Natal,” katanya.

IKLAN-TENGAH-berita

“Pansus ini kami minta dibentuk, untuk menggali informasi terkait keberadaan pesawat, pengadaannya, pengoperasiannya seperti apa, mekanismenya seperti apa. Apakah dalam proses pengadaan ada kesalahan atau gimana,” ujar Nalio.

Ia menerangkan, dalam pengoperasian pesawat milik Pemda ini, pihaknya menduga ada kesalahan dalam penunjukkannya yang menyebabkan pelayanan kepada masyarakat tidak jelas, termasuk kesepakatannya.

Prev1 of 4

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
INFOGRAFI IGbar
BERITA TERKAITbar
BERITA VIRALbar
BERITA UTAMAbar
BERITA PILIHANbar
BERITA POPULERbar