Fraksi di DPRD Pertanyakan Kenapa Mimika Gagal Jadi Ibu Kota Papua Tengah

Suasana rapat paripurna mendengar pandangan fraksi DPRD Kabupaten Mimika. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Suasana rapat paripurna mendengar pandangan fraksi DPRD Kabupaten Mimika. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Rapat Paripurna II Masa Sidang II DPRD Kabupaten Mimika tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PP-APBD) Kabupaten Mimika, tahun anggaran 2021 yang sebelumnya dilakukan skorsing kini dilanjutkan kembali, Kamis (21/7/2022).

Rapat paripurna ini dari Pemkab Mimika dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Mimika Johannes Rettob.

Dalam rapat paripurna ini, sejumlah fraksi mempertanyakan terkait mengapa Mimika gagal menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Seperti yang disampaikan Sekretaris Fraksi Nasdem Herman Gafur.

Herman mewakili fraksinya meminta agar bupati dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang gagalnya Kabupaten Mimika menjadi ibu kota Provinsi Papua Tengah.

“Pada prinsipnya proses perencanaan dan persiapan pembangunan infrastruktur telah dilakukan,” kata Herman.

Tak hanya dari Fraksi Nasdem, Fraksi Gerindra juga mempertanyakan hal tersebut.

Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Gerindra Nurman Karupukaro. Dirinya mengaku selama proses pembentukan DOB, fraksinya tidak pernah dilibatkan.

“Fraksi Gerindra meminta saudara
bupati dan wakil bupati untuk memberikan informasi terkini terkait Provinsi Papua Tengah, karena dalam proses Kabupaten Mimika sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah. Kami DPRD Kabupaten Mimika dan khususnya Fraksi Gerindra tidak pernah dilibatkan dalam hal negosiasi dan lobi – lobi yang melibatkan partai -partai politik di Komisi II DPR RI untuk itu kami mohon penjelasan,” kata Nurman.

*Pandangan Fraksi Nasdem*

Disisi lain, dalam agenda paripurna ini banyak masukan yang diberikan legislatif kepada Pemkab Mimika selaku eksekutif.

Dimana sebelum adanya pandangan fraksi, Pemkab Mimika sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban didepan para anggota DPRD terkait dengan APBD Mimika tahun anggaran 2021.

Sekretaris Fraksi Nasdem Herman Gafur merefresh ulang gambaran umum LKPJ Bupati Mimika tahun 2021 yang disampaikan kepada DPRD adalah pendapatan daerah sebesar Rp4.451.493.012.431,00, belanja daerah sebesar Rp3.878.922.358.354,00, pembiayaan daerah sebesar Rp45.282.003.359,00.

Partai Nasdem mengatakan, pihaknya meminta kepada bupati dan jajaran Pemkab Mimika agar memberikan penjelasan secara menyeluruh dan konfrehensif.

Mereka meminta kepada bupati agar dapat memberikan penjelasan atas tidak maksimalnya serapan anggaran sebesar Rp887.796.336.520,72, sehingga bisa mengalami surplus (Surplus APBD merupakan selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah pada tahun anggaran yang sama).

“Fraksi Nasdem meminta kepada bupati agar dapat memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang penggunaan Silva APBD tahun anggaran 2021 sebesar Rp319.761.744.197,57,” katanya.

Pihaknya juga meminta penjelasan secara menyeluruh atas terjadinya kesalahan penganggaran belanja modal sebesar RP127.702.113.548,00.

Nasdem juga meminta penjelasan secara menyeluruh temuan audit BPK atas sembilan penerima hibah pada empat OPD yang belum menyampaikan laporan penggunaan dana kepala daerah dengan total belanja hibah yang dianggarkan sebesar Rp114.868.515.429,00 yang tertuang dalam dokumen laporan audit BPK.

“Fraksi Nasdem meminta kepada Pemkab Mimika agar memberikan penjelasan secara menyeluruh tentang realisasi alokasi dana desa yang belum dilengkapi laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran belanja transfer bantuan keuangan desa sebesar Rp354.648.518.000,00  atau
99.95 persen dari anggaran,” ungkapnya.

Fraksi Nasdem juga meminta kepada bupati menjelaskan tentang pengelolaan aset tetap yang belum menyeluruh, pengelolaan aset tetap yang belum tertib administrasi akibatnya banyak aset pemerintah belum di lengkapi dokumen kepemilikan aset daerah.

“Kami juga minta penjelasan tentang pengelolaan aset tetap dan aset bergerak yang masih dikuasai pihak ketiga yang tidak memiliki hak,” ujarnya.

Malam ini pihak Pemkab akan menjawab pandangan 7 Fraksi DPRD Kabupaten Mimika yakni Fraksi Golkar, Nasdem, PDIP, Gerindra, PKB, Fraksi Perindo, dan Demokrat.

reporter : Kristin Rejang
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.