Gerakan Pace Juara Minimalisir Disparitas Harga di Papua

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Jelang Natal BI Papua Sediakan Uang Tunai Rp4,2 Triliun

JAYAPURA | Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Papua beserta instansi vertikal dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mencanangkan gerakan Pengendalian Cepat menuju Papua Satu Harga (Pace Juara).

Dikutip dari laman Papua.go.id, Sabtu (27/2/2021), gerakan Pace yang dicanangkan Kamis (24/2/2021) di Jayapura dihadiri Wakil Gubernur Klemen Tinal.

Wagub Klemen berharap, Pace Juara diharapkan menjadi pendorong dalam meminimalisir disparitas harga, baik dari sisi inter maupun intra Papua. Sehingga masyarakat Papua dapat lebih maju dan sejahtera.

“Apalagi, gerakan Pace Juara memiliki fokus stabilisasi harga dan mengurangi disparitas harga melalui empat pilar utama, yaitu, (1) Keterjangkauan harga, (2) Ketersediaan pasokan, (3) Kelancaran distribusi dan (4) Komunikasi efektif (“4K”), disertai dengan sejumlah komitmen tindak lanjut,” terang Wagub Klemen, di sela-sela kegiatan itu.

Klemen pada kesempatan itu, mengapresiasi dukungan terhadap pengendalian inflasi dan penanggulangan disparitas harga di Provinsi Papua, yang digagas tim TPID dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Sebelumnya, pada 25 Februari 2021 lalu, TPID Provinsi Papua beserta Instansi Vertikal, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Asosiasi dan Pelaku Usaha di Provinsi Papua melakukan High Level Meeting (HLM) dan penandatanganan komitmen kesepakatan tindak lanjut TPID Provinsi Papua tahun 2021.

Pelaksanaan HLM dan penandatanganan dipimpin oleh Wakil Gubernur Provinsi Papua, Klemen Tinal, disaksikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Doren Wakerkwa.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua dan Papua Barat, Adolf Simanjuntak, turut mendukung program pengendalian inflasi, terutama melalui peningkatan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Adolf menekankan bahwa penyaluran kredit untuk UMKM di Papua masih relatif rendah. Sehingga pembiayaan dari Lembaga Keuangan Formal diperlukan bagi UMKM untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi dari UMKM.

“Supaya juga gerakan ini dapat menghasilkan produk dan jasa yang lebih terjangkau,” harapnya.

Editor: Misba
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Berita Terkait
Baca Juga
Dapatkan Notifikasi ?    Ya Nanti