TIMIKA | Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti banjir dukungan usai dilaporkan Luhut Binsar Pandjaitan ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik.
Dukungan keduanya membanjiri setiap konten di YouTube yang berkaitan dengan diskusi Haris dan Fatia membahas indikasi keterlibatan para jenderal purnawirawan termasuk Luhut di lingkaran bisnis emas Papua.
Menariknya, dukungan ke Haris mayoritas datang dari orang asli Papua. Bahkan konten yang disoal Luhut berjudul “Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! kini telah dikomentari lebih dari 2 ribu kali.
“Ketika suara kami dibungkam dengan label KKB, chanel ini hadir untuk menjadi mulut kami. Terima kasih H.A Tuhan senantiasa menyertai, melindungi hidup Anda,” tulis Steven Pekei, komentar teratas yang mendapat lebih dari 400 tanggapan.
Ada pula sejumlah komentar sebaliknya yang mendukung Luhut dengan dalih bahwa Haris harus membedakan kritik dengan fitnah. Namun, komentar serupa lebih banyak dikirim akun-akun tanpa profil terverifikasi.
“Ini bukan membela HAM tapi memfitnah. Kritik boleh, tapi jangan memfitnah,” tulis Mgs Cus, salah satu akun yang bahkan tidak memiliki satu pun konten di YouTube dan tidak terkait dengan profil siapa pun.
Kuasa Hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat mengatakan, laporan Luhut ke polisi justru akan mengungkap lebih luas dugaan keterlibatan Menko Kemaritiman dan Investasi itu dalam lingkaran bisnis tambang di Papua.
“Ya, untuk membuka seluas-luasnya data mengenai dugaan keterlibatan atau jejak dari LBP di Papua dalam Blok Wabu,” katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (22/9/2021).
Luhut juga, sebut dia, hingga kini tidak memberikan data dan bantahan apa pun yang valid terhadap kajian mengenai keterlibatannya dalam bisnis tambang di Papua yang dipaparkan Haris dan Fatia.
Padahal, Haris sudah mengundang Luhut pada 14 September 2021 lalu untuk membahas masalah ini termasuk memberikan klarifikasi. Luhut justru menuding undangan diskusi itu hanya akan menguntungkan Haris di channel YouTube-nya.
“Jadi kami buka saja dalam proses ini, sehingga publik akan melihat siapa sesungguhnya sosok LBP. Dengan membuka, publik akan tahu jejak langkahnya dalam dugaan konflik dalam bisnis tambang di Papua yang berdampak pada penderitaan rakyat Papua,” kata Nurkholis.
Sementara Kuasa hukum Fatia, Asfinawati menyatakan Fatia saat itu berbicara mewakili organisasi KontraS sehingga tidak bisa digugat secara individu. Luhut harusnya berhadapan dengan KontraS.
“Dia tidak bisa diindividualisasi, karena Fatia berbicara atas nama KontraS, bukan atas nama individu. Kita semua harus berterimakasih kepada Fatia dan Haris Azhar. Harusnya yang mensomasi masyarakat, bukan pejabat yang mensomasi, mengkriminalisasi rakyat,” tegasnya.
Ada pun diskusi yang disoal Luhut membahas laporan berjudul “Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua: Kasus Intan Jaya” yang diterbitkan YLBHI, WALHI Eksekutif Nasional, Pusaka Bentala Rakyat, WALHI Papua, LBH Papua, KontraS, JATAM, Greenpeace Indonesia dan Trend Asia.
Haris dan Fatia bicara mengenai ‘indikasi kepentingan ekonomi dalam serangkaian operasi militer ilegal di Intan Jaya, Papua’ sebagaimana tersirat dalam laporan itu. Diskusi disiarkan di chanel YouTube Haris Azhar pada 20 Agustus 2021.
Pembahasan ini mengenai rencana penambangan emas Blok Wabu di Kabupaten Intan Jaya – wilayah hasil penciutan operasi PT. Freeport Indonesia untuk mendapatkan IUPK kala itu.
- Tag :
- Hariz Azhar,
- Luhut Binsa Pandjaitan,
- Papua
Tinggalkan Balasan