TIMIKA | Mulai bulan Januari sampai Juli tahun 2022, penerimaan negara di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah sudah terrealisasi Rp5,1 triliun atau mencapai 77,8 persen dari target Rp6,56 triliun.
Penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri sebesar Rp1,93 triliun atau 58 persen, (pajak perdagangan internasional dinaikkan targetnya dari Rp1,16 triliun menjadi RpRp3,2 triliun atau sebesar 274 persen) sehingga capaian penerimaan sebesar Rp3,14 triliun atau 98 persen dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp33,9 miliar.
Hal ini disampaikan dalam pres rilis di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Timika oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Timika. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Timika, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Timika, Selasa (30/8/2022).
Kepala KPP Pratama, Ambar Arum Mulyo menjelaskan, berdasarkan data kinerja penerimaan pajak yang terdiri dari PPh, PPN, dan PPnBM, PBB (P3L) dan Pajak lainnya bulan Januari sampai Juli 2022 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp1.933.423.240.947 atau sekitar 58,0% dari target tahun 2022.
“Jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan tahun 2021 dalam jangka waktu yang sama yaitu sebesar Rp1.776.207.178.365, maka penerimaan pajak tahun ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 8,85%,” kata Ambar.
Berdasarkan jenis pajaknya, kontibutor terbesar dalam penerimaan pajak KPP Pratama bulan Januari sampai Juli 2022 adalah PPh Non Migas dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp1.329.839.298.356 (82,5% dari total penerimaan). Di urutan kedua adalah PBB dengan realisasi penerimaan sebesar Rp429.619.578.000 (22.22% dari total penerimaan).
Kemudian diikuti dengan PPN Dalam Negeri dengan realisasi penerimaan sebesar Rp170.047.093.591 (8,8% dari total penerimaan).
Jika dilihat dari sektor usaha, capaian kinerja penerimaan pajak KPP Pratama Timika bulan Januari sampai dengan Juli 2022 ditunjang oleh sektor Pertambangan dan Penggalian dengan kontribusi sebesar 60,1%, selanjutnya diikuti sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 14.7%, dan disusul oleh sektor Jasa Persewaan, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya dengan kontribusi sebesar 4,9%.
Tinggalkan Balasan