TIMIKA | Hingga 6 September 2023, pendapatan daerah Mimika, Papua Tengah sudah mencapai Rp3,4 triliun atau sampai dengan 67 persen dari target Rp5,1 triliun.
Kepala Bapenda Mimika Dwi Cholifah menyebut, pendapatan daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan dana bagi hasil dari Provinsi Papua Tengah.
Realisasi pajak daerah sampai September sudah mencapai Rp164 miliar atau 64 persen dari Rp257 miliar.
Retribusi daerah sudah Rp8,8 miliar atau 52 persen dari target Rp17 miliar.
Untuk dana perimbangan (alokasi dana dari APBN) pendapatannya terealisasi Rp1,8 triliun atau 59,27 persen dari target Rp3,1 triliun.
Sampai saat ini, menurutnya pendapatan dari dana perimbangan positif. Diharapkan sisanya bisa ditransfer di triwulan ke 4 seperti tahun lalu.
“Kaya tahun lalu triwulan keempat DBH perimbangan ditransfer semua kan jadi bertambah. Sekarang sudah 67 persen jadi saya kira tidak ada masalah,” katanya saat diwawancara di Kantor Bapenda Jalan Yos Sudarso, Kamis (7/9/2023).
Dwi melanjutkan, untuk DBH dari Provinsi Papua Tengah juga sudah diterima baru Rp12 miliar.
“Kita mengalami penurunan, kemarin sudah ada SK Pj Gubernur Papua Tengah dari Rp115 miliar turun ke Rp85 miliar khusus DBH provinsi,” katanya.
“Mungkin ada beberapa komponen DBH provinsi yang berkurang, kalau dulu 25 kabupaten/kota sekarang tinggal 8 kabupaten/kota untuk wilayah Papua Tengah. Nanti kita akan pelajari itu,” tambahnya.
Lanjutnya, Bapenda dan BPKAD bersama KPP Pratama dan KPPN akan melakukan penandatanganan berita acara rekonsiliasi.
“Kalau berita acara itu dikirim, DBH nya akan di transfer lagi, ini kan ada DBH yang belum di transfer sama sekali. DBH PPh saat ini baru masuk Rp8 miliar dari Rp155 miliar,” tuturnya.
Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sudah terrealisasi Rp9 miliar dari Rp57 miliar, DAK non fisik Rp45 miliar dari target Rp167 miliar.
Ia menambahkan, untuk pendapatan dari pajak daerah pihaknya akan mengusahakan agar bisa mencapai target atau bahkan lebih. Tetapi untuk dana perimbangan penerimaannya sesuai dengan kondisi keuangan negara.
