Ini Besaran Anggaran untuk Hak Anggota DPRD Mimika Periode 2014 – 2019

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael Gomar. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael Gomar. (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua, menganggarkan sebesar Rp17.019.596.000, untuk membayar hak 26 anggota DPRD periode 2014 – 2019.

Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Michael R. Gomar menjelaskan, pembayaran ini berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di Jayapura, yang diperkuat dengan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dan Mahkamah Agung RI.

Kemudian, Surat Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kemendagri, surat penjelasan Gubernur Provinsi Papua.

Selanjutnya, hasil koordinasi bersama PLT Sekretaris Daerah Provinsi Papua, Inspektorat Provinsi Papua, Kepala Biro Hukum Provinsi Papua, Kepala BPKAD Provinsi Papua, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Papua, Kepala Kejaksaan Negeri bersama tim dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Hak keuangan yang kita bayarkan dianggarkan dan dibayarkan melalui APBD perubahan adalah 17 miliar sekian, yaitu untuk gaji dan tunjangan dan tiga tunjangan lainnya,” kata Sekda dalam Rapat Paripurna III masa sidang III DPRD Kabupaten Mimika dalam rangka mendengarkan jawaban pemerintah daerah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Mimika, Jumat (8/10/2021) sore.

Usai Rapat Paripurna, kepada wartawan, Sekda menjelaskan anggaran tersebut sudah termasuk gaji pokok, tunjangan yang melekat selama masa waktu 1 tahun anggaran, yaitu dari 25 november 2019 sampai 25 November 2020.

Sekda juga menjelaskan, berita acara yang diterimanya mewakili Bupati dari Gubernur melalui Sekertaris Daerah Provinsi Papua adalah berita acara penyerahan surat keputusan Gubernur Papua tentang pengesahan kembali anggota DPRD Kabupaten Mimika periode 2019 – 2024 terhitung mulai tanggal 23 Agustus 2021.

“Jadi bukan berisi atau tidak tertuang untuk komponen yang dibayarkan oleh Pemda Mimika kepada 26 mantan anggota DPRD Kabupaten Mimika,” ujarnya.

Yang pasti, Sekda menekankan bahwa Pemda tetap memberikan berdasarkan hasil koordinasi dan juga surat dukungan dari Kemendagri, melalui Dirjen Otda, dan juga surat penjelasan hak-hak keuangan dari Gubernur Provinsi Papua.

“Tetap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah yang kami ikuti karena kami juga tidak mau dikemudian hari ada permasalahan,” pungkasnya.

Besaran Anggaran Ditolak

Anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 menolak pemberian kompensasi sebesar Rp18 miliar yang nantinya akan diberikan Pemkab Mimika.

Salah satu anggota DPRD Mimika periode 2014-2019 Anthonius Kemong mengatakan, pasca putusan Mahkamah Agung (MA) atas gugatan terhadap SK Gubernur Papua nomor 155/266/tahun 2019 tentang peresmian keanggotaan DPRD Mimika periode 2019-2024 sudah ada tindaklanjutnya.

Dimana, beberapa waktu lalu Sekda Provinsi Papua sudah memberikan dua amplop kepada Sekda Mimika.

Dua amplop itu berisi berita acara pengaktifan kembali 2019-2024, dan penyelesaian dari DPRD Mimika 2014-2019.

“Hal ini sangat diapresiasi, karena untuk penyelesaian masalah,” kata Anthonius Kemong saat jumpa pers di Jalan Cenderawasih, Jumat (8/10/2021).

Kemudian, lanjut Anthonius, mereka diundang Sekda Mimika di Bappeda. Merekapun meminta membuka amplop berita acara untuk penyelesaian gugatan DPRD Mimika periode 2014-2019.

Namun, dari Sekda Mimika menyampaikan bahwa itu belum dibuka dan yang ada hanya berita acara pengaktifan DPRD Mimika periode 2019-2024. Sementara, untuk penyelesaian itu belum ada.

“Dari kondisi itu, kami rasa ada kejanggalan yang terjadi,” katanya.

Menurut Anthon, jika seperti ini, maka akan ada celah hukum yang dilakukan. Karena semua ini harus diselesaikan oleh Pemkab Mimika.

“Kami minta berita acara itu dibuka dan kami harus tau. Dimana, untuk penyelesaian itu, kami minta Rp130 miliar atas hak-hak dan harkat dan martabat. Dan itu sudah dimasukkan ke provinsi dan saat pertemuan dengan Sekda Mimika,” katanya.

“Namun hasilnya, tidak seperti itu dan Pemkab Mimika hanya mengakomodir Rp18 miliar. Sehingga, kami tolak kompensasi itu,” tegas Kemong yang diamini anggota lainnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Elias Mirib, dirinya merasa bingung dengan nilai Rp18 miliar yang diputuskan.

Karena dia menilian anggaran sebesar itu diputuskan secara sepihak, tidak pernah melibatkan para penggugat yang menang di pengadilan.

Apalagi dalam putusan tidak ada kata kompensasi, tetapi lebih kepada mengembalikan harkat dan martabat. Namun, kalau kompensasi maka harus ada kata sepakat bukan semaunya.

“Saya anak Papua, yang punya hak politik dan berharap tidak dibodohi. Karena saya juga sudah belajar dan mengetahui hak yang didapatkan berdasarkan keputusan,” katanya.

Ia menambahkan, pengaktifan kembali anggota DPRD Mimika periode 2019-2024 adalah tidak sah, karena penyelesaian ini belum selesai. Karena harus diselesaikan secara bersamaan, bukan semaunya.

“Kami tidak dibayar pun tidak ada masalah. Karena kami bisa hidup di Tanah Papua. Tapi ingat, bagi siapa yang bermain dalam putusan ini akan ada balasan setimpal dari Tuhan Yang Maha Kuasa,” ujarnya.

“Kami tolak apapun bentuk kompensasi yang diberikan, karena belum ada kesepakatan,” ujarnya.

Editor: Aditra
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Mesin Penyemprot Aspal Terbakar di Poros SP 5 Timika Jadi Tontonan Warga
Mesin Penyemprot Aspal Terbakar di Poros SP 5 Timika Jadi Tontonan Warga
OTK Teror Bom Molotov ke Halaman Rumah Warga di Timika Indah
OTK Teror Bom Molotov ke Halaman Rumah Warga di Timika Indah
Jokowi Nonton Langsung Pertandingan Bulutangksi di Peparnas XVI
Jokowi Nonton Langsung Pertandingan Bulutangksi di Peparnas XVI
Sabet Medali Emas, Ratri Sedih Kalahkan Sadiyah di Peparnas Papua
Sabet Medali Emas, Ratri Sedih Kalahkan Sadiyah di Peparnas Papua
Mantan Atlet Persipura Jadi Pemanah Andalan Papua
Mantan Atlet Persipura Jadi Pemanah Andalan Papua
Sabet Dua Emas Peparnas Papua, Petrus Punya Harapan Buat Bupati Merauke
Sabet Dua Emas Peparnas Papua, Petrus Punya Harapan Buat Bupati Merauke
Kalahkan Papua, Atlet DKI Sabet Emas Panahan Recurve Elite Putra
Kalahkan Papua, Atlet DKI Sabet Emas Panahan Recurve Elite Putra
Alami Cedera Otot, Ahmad Hidayat Tambah Emas untuk Jabar di Peparnas XVI
Alami Cedera Otot, Ahmad Hidayat Tambah Emas untuk Jabar di Peparnas XVI
Suhartuti Sumbang Emas untuk Riau di Laga Menembak Perdana Peparnas XVI
Suhartuti Sumbang Emas untuk Riau di Laga Menembak Perdana Peparnas XVI
Kuala Kencana: Kota Sejuk yang Jadi Venue PON XX
Kuala Kencana: Kota Sejuk yang Jadi Venue PON XX
Baca Juga