Berkaitan dengan kuantitas dan kualitas para pegawai honor ada pada OPD yang menggunakan tenaga honorer dimaksud, sesuai dengan tupoksi dan beban kerja yang dibutuhkan.
Menurut John, semestinya proses penyaringan seperti itu dikembalikan kepada OPD yang bersangkutan jika membicarakan tentang analisis beban kerja.
“Fakta yang terjadi berdasarkan tulisan di publik, media sosial dan lainnya bahwa ternyata soal dalam uji kompetensi adalah soal-soal biasa yang tidak menunjukkan kompetensi pada bidang masing-masing,” jelas John.
“Tapi kemarin ada yang mengatakan bahwa kami tenaga kesehatan ini kami sudah punya STR, tapi kami juga harus jadi guru, karena soal untuk tenaga kesehatan adalah soal yang juga untuk guru-guru. Namun pada dinas lain soal hampir mirip mirip, apakah ini uji kompetensi? Bukan. Pasti bukan,” tambah John.
Menurut John, pemerintah harus menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat khususnya pegawai honorer apa tujuan dari tes tersebut dan akan dilakukan selanjutnya.
“Sayangnya bupati dan saya sebagai kepala daerah tidak tau persis apa yang dibuat oleh aparat pemerintah ini. Saya sangat sesalkan,” ungkapnya.
John menambahkan, setelah dikoordinasikan dengan Bupati ternyata bahwa pelaksanaan uji kompetensi dilakukan tidak sesuai dengan yang telah dibahas.
Setelah itu, ada pernyataan bahkan telah dilakukan setalah uji kompetensi pegawai honorer dirumahkan oleh pimpinan OPD.
“Saya menyampaikan kepada pegawai honorer masuk seperti biasa lakukan tugas pelayanan kepada masyarakat seperti biasa, sesuai tupoksi yang dijalankan selama ini,” kata John.
Tinggalkan Balasan